RI-Malaysia Sepakati Batas Negara, Bagi 2 Pulau Sebatik

Dalam keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri RI, Menlu Retno Marsudi mengatakan negosiasi mengenai dua segmen darat, yakni Pulau Sebatik dan Sungai Sinapad-Sesai telah mencapai tahap akhir. Penyelesaian masalah ini pun tinggal menunggu penandatanganan MoU antara pemerintah RI dengan pemerintah Malaysia.

Indonesia akan mendapatkan hak atas wilayahnya berdasarkan prinsip 'Uti Possidetis Juris' seluas ± 121 hektar, sedangkan Malaysia mendapatkan seluas ± 5,7 hektar. Pemerintah Indonesia terus berupaya menyelesaikan tujuh segmen batas wilayah negara yang berstatus Outstanding Boundary Problems (OBP) dengan Malaysia. Dari tujuh segmen batas tersebut, empat segmen berada di Kalimantan Barat atau Sektor Barat dan tiga segmen di Kalimantan Utara atau Sektor Timur.

Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara menyadari pentingnya menjaga hubungan yang baik untuk mencapai kestabilan di kawasan. Kerjasama ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menyelesaikan sengketa perbatasan secara damai dan melalui mekanisme diplomasi.

Pembagian batas negara bagi pulau Sebatik ini juga dilihat sebagai awal yang baik dalam membangun kerjasama lebih lanjut antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara dapat saling mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, seperti kekayaan laut, pertanian, dan pariwisata di wilayah perbatasan. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara dan juga membantu mendorong perkembangan wilayah perbatasan yang selama ini masih tergolong kurang berkembang.

Pembagian batas negara ini juga merupakan langkah strategis dalam mengawasi aktivitas ilegal seperti penyelundupan dan perdagangan manusia di wilayah perbatasan. Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan pihak berwenang dari kedua negara dapat lebih mudah melakukan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah tersebut.

Namun, meskipun telah tercapai kesepakatan dalam pembagian batas negara, tantangan-tantangan tidak akan berhenti di sini. Implementasi kesepakatan ini akan menjadi ujian nyata bagi keduanya. Diperlukan langkah-langkah konkret dalam menyesuaikan administrasi, hukum, dan keamanan di wilayah perbatasan. Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat lokal agar mereka merasa terlibat dan mendukung kesepakatan ini.

Kesepakatan pembagian batas negara bagi pulau Sebatik ini tentu saja memberikan harapan baru bagi kedua negara, namun yang terpenting adalah bagaimana kesepakatan ini dapat memberikan manfaat konkret bagi masyarakat di wilayah perbatasan.