RI Berpotensi Dapat Durian Runtuh Rp600 Triliun dari Proyek Hilirisasi Nikel

Indonesia diprediksi akan menerima 'durian runtuh' hingga US$ 40 miliar atau sekitar Rp 606 triliun dari proyek 'kebanggaan' Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), yaitu hilirisasi komoditas nikel di dalam negeri hingga akhir tahun 2024.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuturkan bahwa nilai ekspor produk hilirisasi nikel di Indonesia hingga akhir tahun ini diharapkan bisa mencapai US$ 40 miliar atau setara dengan Rp 606 triliun. Angka ini mengalami kenaikan dari nilai ekspor nikel pada tahun 2023 yang mencapai US$ 34,8 miliar atau sekitar Rp 528 triliun. "Di tahun 2023, sekarang sudah memasuki tahun 2024, saya yakin (nilai ekspor nikel) minimal US$ 40 miliar (Rp 606 triliun). Sekarang sudah US$ 34 miliar," ungkap Bahlil di Jakarta, dikutip pada Kamis (26/9/2024).

Menurut Bahlil, ekspor nikel pada saat kebijakan hilirisasi nikel belum diberlakukan di Indonesia, khususnya pada tahun 2018, hanya mencapai US$ 3,3 miliar atau setara dengan Rp 49,98 triliun. Saat ini, Indonesia telah mendapatkan pengakuan dari berbagai negara termasuk China, Amerika, dan negara-negara Eropa karena mampu meningkatkan nilai ekspor nikel secara signifikan dalam kurun waktu 5 tahun. "Ini adalah pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, hilirisasi sebenarnya hanya sebagai bagian kecil dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyoroti nilai ekspor dari hilirisasi nikel yang telah diterapkan selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, nilai ekspor dari hilirisasi nikel mencapai US$ 34,8 miliar atau setara dengan Rp 528 triliun (kurs Rp 15.175 per US$). Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat meresmikan Injeksi Bauksit Perdana ke Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 yang dimiliki PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) di Mempawah, Kalimantan Barat, pada Selasa (24/9/2024).

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan Indonesia untuk melarang ekspor bahan mentah dan melaksanakan hilirisasi di dalam negeri sering mendapat tekanan dari negara maju, terutama terkait dengan nikel. Namun, tidak ada pertentangan dari negara-negara lain terkait dengan larangan ekspor bauksit. Hal ini mungkin disebabkan oleh situasi geopolitik global, pandemi COVID-19, dan resesi ekonomi yang membuat negara-negara maju sibuk dengan masalah internal mereka. 

Meskipun Indonesia dikecam oleh Uni Eropa yang membawa kasus larangan ekspor nikel ke WTO empat tahun lalu, tidak ada keluhan terkait dengan larangan ekspor bauksit. "Saat kita menghentikan ekspor nikel 4 tahun yang lalu, Uni Eropa membawa kita ke WTO. Namun, setelah itu, tidak ada keluhan terkait dengan larangan ekspor bauksit," ungkap Jokowi.

Pernyataan Bahlil dan Jokowi menunjukkan bahwa proses hilirisasi nikel di Indonesia berdampak positif terhadap perekonomian negeri ini. Dengan nilai ekspor yang terus meningkat, Indonesia berpotensi untuk semakin mengukuhkan posisinya sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia. Hal ini juga akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tak hanya itu, sektor hilirisasi nikel juga menunjukkan bahwa Indonesia mampu mendapatkan pengakuan dan kepercayaan dari berbagai negara dalam hal kemampuan melakukan proses pengolahan dan peningkatan nilai tambah dari komoditas nikel. Dengan terus mengoptimalkan kebijakan hilirisasi nikel dan melakukan inovasi dalam proses pengolahan, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai produsen nikel terkemuka dunia.

Sebagai upaya untuk mendukung peningkatan ekspor hilirisasi nikel, diperlukan sinergi antara pemerintah, industri, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Pembangunan infrastruktur pendukung, pengembangan industri hilir nikel, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor ini menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan potensi hilirisasi nikel di Indonesia.

Indonesia memiliki kesempatan untuk memperluas pasar ekspornya dan membuka peluang kerja sama dengan negara-negara lain dalam hal hilirisasi nikel. Dengan menjaga konsistensi dalam kebijakan dan melakukan terobosan-terobosan inovatif, Indonesia dapat memanfaatkan potensi hilirisasi nikel sebagai salah satu pilar utama dalam menggerakkan perekonomiannegara.