Retret yang Mengundang Kontroversi: 53 Kepala Daerah Absen, Pramono di Rumah

Tampang.com | Retret yang diadakan untuk para kepala daerah berlangsung di Akademi Militer (Akmil) yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, dimulai pada hari Jumat, 21 Februari 2025 dan direncanakan berakhir pada 28 Februari 2025 mendatang. Acara ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman para kepala daerah mengenai berbagai isu strategis yang penting dalam kepemimpinan mereka. Meskipun telah disiapkan dengan matang, retret ini tampaknya mendapat sambutan yang kurang menggembirakan dari sejumlah kepala daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, melaporkan bahwa tidak kurang dari 53 kepala daerah memilih untuk tidak hadir dalam retret kali ini. Terkait dengan hal ini, identitas kepala daerah yang absen masih belum diumumkan secara resmi. Peningkatan angka ketidakhadiran ini menunjukkan adanya tanda-tanda ketidakpuasan atau ketidaksetujuan di kalangan pemimpin daerah terhadap instruksi yang ditetapkan oleh pusat.

Keputusan untuk tidak mengikuti retret mengemuka setelah instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang mengarahkan kader partainya untuk menunda keikutsertaan dalam acara tersebut. Instruksi ini muncul setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus Harun Masiku.

Sejumlah kepala daerah dari PDIP, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung, diwartakan menunda keberangkatan mereka ke Magelang. Pramono, yang dikenal mengutamakan hubungan langsung dengan masyarakat, terlihat melayat ke rumah duka mantan Menpan-RB Syafruddin di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada hari yang sama saat retret dimulai. Saat ditanyakan awak media mengenai kepastian keikutsertaannya, Pramono memilih untuk tidak memberikan komentar dan segera menuju mobilnya.

Kader PDIP lainnya, seperti I Wayan Koster, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, serta Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, juga menegaskan posisi mereka untuk tidak menghadiri retret tersebut hingga mendapatkan instruksi lebih lanjut dari Megawati. Masinton menyampaikan, "Mohon izin, Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati Sukarnoputri."

Situasi ini membuat gelombang ketidakpastian menyelimuti acara yang dihadiri oleh 450 peserta yang sudah terdaftar. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan ada banyak kepala daerah yang tidak memberikan kabar mengenai ketidakhadiran mereka, dan untuk menyiasatinya, ia mendorong agar kepala daerah yang absen mengutus wakil kepala daerah atau sekretaris daerah untuk tetap bisa hadir dan mendapatkan materi yang disampaikan.

Pengunduran diri beberapa kepala daerah ini menciptakan kekhawatiran akan dampak politik yang lebih luas, terutama menjelang pemilihan umum mendatang. Meski acara tersebut berisi beragam materi penting yang mencakup pemahaman program prioritas pemerintah dan isu-isu sensitif seperti anti-korupsi dan hak asasi manusia, ketiadaan sejumlah pemimpin daerah menunjukkan adanya pergolakan dalam partai politik utama menjelang waktu kritis ini.