Resmi Jadi Komisaris PLN Nusantara Power, Ini Deretan Gaji Fantastis Ade Armando yang Bikin Publik Terbelalak

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando baru saja menambah satu catatan penting dalam perjalanan karirnya. Setelah dikenal luas sebagai akademisi, aktivis media, dan pengamat politik yang vokal di berbagai isu publik, kini ia resmi menempati kursi komisaris di salah satu perusahaan strategis milik negara, PT PLN Nusantara Power (PLN NP).

Kepastian ini tidak lagi sekedar rumor. Ade mengkonfirmasi langsung bahwa ia sudah mulai aktif bekerja sejak Kamis (4/7). “Benar, mulai aktif Kamis kemarin,” ujar Ade saat dikonfirmasi pada Jumat (4/7). Pernyataan itu sekaligus menegaskan kabar yang sempat berhembus kencang di media sosial awal Juli lalu, ketika dokumen hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN Nusantara Power ramai beredar.

Dalam struktur baru dewan komisaris PLN NP, nama Ade berdampingan dengan sosok lain, salah satunya Edi Srimulyanti yang menjabat komisaris utama sekaligus komisaris independen. Pengangkatan ini sontak menimbulkan banyak pertanyaan publik, bukan hanya terkait alasan penunjukannya, tetapi juga seputar berapa besar penghasilan yang akan diterima Ade dalam jabatan barunya.

Mungkin banyak yang belum tahu, posisi komisaris di perusahaan pelat merah, terutama anak usaha BUMN sebesar PLN, memiliki paket remunerasi yang sangat menggiurkan. Data yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2024 PLN Nusantara Power memberikan gambaran detail mengenai honorarium, tunjangan, fasilitas, hingga tantiem yang nilainya bisa membuat banyak orang terperangah.

Rincian Gaji dan Tunjangan yang Bukan Main

Gaji atau honorarium komisaris PLN NP sudah diatur melalui Surat Keputusan (SK) Pemegang Saham Mayoritas PLN NP tertanggal 24 September 2024. SK tersebut tidak hanya menetapkan penggunaan laba bersih perusahaan, tetapi juga menentukan besaran penghasilan seluruh jajaran manajemen untuk tahun 2024.

Jika dikulik satu per satu, berikut komponen penghasilan Ade Armando sebagai anggota dewan komisaris:

1. Honorarium Bulanan: Rp106.920.000

Ini adalah penghasilan pokok yang dibayarkan rutin setiap bulan.

2. Tunjangan Transportasi Bulanan: Rp21.384.000

Diberikan sebagai kompensasi transportasi, meskipun biasanya banyak kegiatan rapat dilakukan secara daring.

3. Tunjangan Komunikasi Bulanan: Rp1.000.000

Tunjangan yang diperuntukkan biaya pulsa dan internet.

4. Tunjangan Hari Raya (THR): Rp106.920.000

Diberikan setahun sekali dengan nominal sama seperti honorarium bulanan.

5. Tantiem Tahunan: Rp393.096.375 – Rp673.879.500

Ini adalah insentif berbasis kinerja yang bisa meningkat sesuai hasil kerja perseroan.

Jika semua komponen diakumulasikan, total penghasilan tahunan Ade bisa melebihi Rp2 miliar. Angka itu belum termasuk berbagai fasilitas tambahan seperti perlindungan asuransi purnajabatan, layanan kesehatan bagi komisaris dan keluarga inti, serta bantuan lain yang bersifat non-tunai.

Tak heran, kabar pengangkatan Ade langsung menarik perhatian warganet. Ada yang menyoroti kompetensi, ada pula yang fokus pada nominal gaji yang tak sedikit, apalagi bila dibandingkan dengan rata-rata penghasilan masyarakat kebanyakan.

Jabatan Strategis di Tengah Sorotan Publik

Sebagai perusahaan strategis yang mengelola pembangkit listrik di seluruh Indonesia, PLN Nusantara Power memiliki beban tanggung jawab yang sangat besar. Dewan komisaris pun memegang fungsi pengawasan terhadap operasional perusahaan, termasuk memastikan target kinerja tercapai sesuai arahan pemegang saham.

Publik pun kini menanti kontribusi nyata Ade Armando dalam perannya yang baru. Selama ini, ia dikenal lantang menyuarakan berbagai isu demokrasi, kebebasan berekspresi, hingga kebijakan publik yang pro-rakyat. Penempatan tokoh dengan latar belakang akademis dan pengamat politik di kursi komisaris tentu menjadi pertaruhan besar: apakah ia hanya “mengisi jabatan”, atau benar-benar akan membawa terobosan perbaikan tata kelola?

Di sisi lain, sorotan tajam terhadap nilai remunerasi menjadi pengingat bagi BUMN agar transparan dan akuntabel. Apalagi, PLN Nusantara Power adalah entitas yang mengelola aset strategis dengan keuntungan triliunan rupiah per tahun. Masyarakat berhak tahu bagaimana kinerja para komisaris dan sejauh mana dampaknya bagi pelayanan listrik nasional.

Kontroversi atau Kesempatan Membuktikan Kapasitas?

Penunjukan komisaris dari kalangan politik bukan fenomena baru di Indonesia. Hampir semua BUMN besar memiliki dewan komisaris yang diisi tokoh partai politik atau relawan. Namun, polemik selalu muncul setiap kali nama yang ditunjuk dikenal publik sebagai pendukung rezim atau sosok kontroversial di media.

Ade Armando sendiri sempat menjadi sorotan karena berbagai pernyataan keras di media sosial yang memicu pro dan kontra. Kini, ia memiliki peluang membuktikan diri bahwa kapasitasnya bukan hanya berbicara, tetapi juga bekerja nyata mengawasi perusahaan listrik terbesar di Indonesia.

Publik tentu menantikan langkah-langkah berikutnya. Apakah ia akan menghadirkan inovasi dan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat? Ataukah justru hanya menjadi deretan nama dalam dokumen RUPS yang tugasnya sebatas tanda tangan?

Yang jelas, dengan total penghasilan tahunan yang bisa mencapai miliaran rupiah, jabatan komisaris PLN Nusantara Power bukan hanya prestise, tetapi juga tanggung jawab yang besar.