Reformasi Birokrasi Sekadar Janji? Warga Masih Mengeluh Layanan Lambat dan Rumit!

Tampang.com | Janji pemerintah untuk memangkas birokrasi dan menyederhanakan layanan publik belum sepenuhnya terasa. Di berbagai daerah, masyarakat masih harus menghadapi prosedur panjang, antrean tak menentu, hingga sistem digital yang sering bermasalah.

Layanan Digital Tak Menjamin Efisien
Meski banyak instansi telah beralih ke sistem digital, faktanya tidak semua warga dapat mengakses atau memahami prosedur daring. Banyak pula sistem yang sering error atau tak terintegrasi antarlembaga.

“Katanya sudah online, tapi tetap harus datang ke kantor karena sistemnya sering down,” ujar Lina, warga Depok yang mengurus KTP elektronik.

Birokrasi Gemuk, Kinerja Lambat
Jumlah lembaga dan struktur jabatan yang tumpang tindih membuat alur pelayanan semakin panjang. Pemangkasan lembaga dan penyederhanaan eselon yang dijanjikan sejak 2019 nyatanya berjalan lambat dan tak merata.

“Kita masih punya terlalu banyak jabatan struktural yang tidak produktif. Ini menyedot anggaran dan membuat proses menjadi berbelit,” kata Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara.

Mentalitas Pelayanan Belum Berubah
Selain masalah sistem, faktor mentalitas ASN juga jadi sorotan. Tidak sedikit aparatur yang masih memosisikan diri sebagai ‘penguasa’ alih-alih pelayan publik. Sikap ini membuat warga enggan mengadu dan memilih jalan pintas, termasuk suap.

“Selama orientasi pelayanan tidak diubah, digitalisasi pun tak banyak berarti,” tambah Bivitri.

Solusi: Integrasi Layanan dan Pengawasan Ketat
Pemerintah perlu mengevaluasi secara mendalam efektivitas layanan yang sudah berjalan, melakukan integrasi lintas sektor, serta menyiapkan pelatihan ulang bagi ASN agar benar-benar berorientasi pada pelayanan.

Layanan Publik Harus Cepat, Mudah, dan Bebas Biaya Tambahan
Reformasi birokrasi seharusnya bukan hanya jargon. Tanpa perbaikan nyata, masyarakat akan terus dirugikan oleh sistem yang lamban dan tidak responsif.