Reformasi Belanja Pemerintah Daerah di Tengah Pencairan Anggaran yang Seret

 Ekonomi senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, menyatakan kekhawatirannya terhadap pelemahan rupiah dan belakangan ini. Menurutnya, penanganan masalah ini perlu dilakukan dengan menggandeng belanja negara untuk menopang perekonomian yang tidak dalam kondisi baik.

Pada masa transisi pemerintahan, belanja negara yang langsung berdampak pada masyarakat terlihat turun. Secara khusus, proyek infrastruktur mengalami kemunduran yang dirasakan oleh banyak pihak. Aviliani berpendapat bahwa dalam situasi seperti ini, pemerintah, terutama daerah, seharusnya mempercepat belanja dalam negeri.

Ia juga mencatat bahwa 80% pemerintahan daerah dikepalai oleh pejabat gubernur, wali kota, dan bupati, yang banyak mengalami keterbatasan kewenangan. Akibatnya, para pejabat ini enggan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja. Mereka lebih memilih untuk menunggu hingga penjabat definitif ditunjuk pasca Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024.

Lebih jauh, Aviliani menyatakan bahwa para penjabat tersebut cenderung bermain aman dengan sikap, "Sudahlah, urusan itu nanti di November." Dia menegaskan bahwa dalam kondisi ekonomi saat ini, belanja pemerintah merupakan solusi untuk menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, pendekatan ini penting dalam mencegah buruknya perekonomian Indonesia.

Aviliani menyoroti pentingnya pengeluaran pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat dalam jangka pendek untuk mencegah krisis. Ia menyatakan bahwa pendapatan dan kekuatan beli masyarakat harus dijaga agar tidak terjerumus dalam keadaan krisis, terutama mengingat situasi rupiah yang sekarang rentan. Aviliani menegaskan bahwa belanja pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) juga sangat diperlukan. Ia menambahkan bahwa saat ini bukanlah waktunya bagi pemerintah untuk membanggakan besarnya Saldo Anggaran Lebih (SAL), melainkan untuk mendorong belanja pemerintah agar dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Tak hanya peran pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah juga menjadi fokus yang penting. Aviliani memperhatikan sejumlah permasalahan dalam mekanisme belanja pemerintah daerah yang harus diatasi. Dalam konteks transisi kekuasaan dan adanya penjabat sementara, keputusan dan aksi cepat dalam belanja negara sangatlah dibutuhkan.

Pembenahan struktur dan regulasi terkait belanja pemerintah daerah, termasuk sikap penjabat yang cenderung "main aman," akan menjadi langkah positif dalam mengatasi masalah ini. Pelibatan lembaga independen dalam pengawasan belanja pemerintah daerah juga dapat membantu mencegah penyalahgunaan atau tindakan yang lebih berhati-hati dari para penjabat.

Dalam konteks proses pemilihan kepala daerah, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap status keuangan pemerintah daerah yang tengah dipimpin oleh penjabat. Hal ini mencegah terjadinya penundaan belanja negara yang dapat berdampak buruk pada perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif atau stimulus yang mendorong penjabat tersebut untuk segera melakukan belanja negara yang terukur dan tepat guna.

Dalam upaya mengatasi keterpurukan ekonomi, pemerintah daerah juga diharapkan untuk lebih proaktif dalam mengeksekusi belanja publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan stakeholder terkait untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belanja negara.

Terlepas dari krisis ekonomi, belanja pemerintah yang tepat sasaran dan efisien juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi dalam sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial akan memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, penguatan pengawasan dan transparansi pengelolaan anggaran juga akan menekan risiko penyalahgunaan serta memastikan bahwa belanja pemerintah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.

Di tengah berbagai tantangan ekonomi global maupun domestik, pemerintah perlu memiliki strategi yang kuat dalam mengelola belanja negara. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, pengawasan yang ketat, serta efektivitas dalam penggunaan anggaran menjadi kunci untuk memastikan bahwa belanja negara mampu menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penekanan pada pentingnya belanja pemerintah tidak boleh luput dari perhatian. Pemerintah sebagai garda terdepan dalam memastikan perekonomian tetap stabil dan masyarakat terhindar dari berbagai ketidakpastian harus memiliki peran yang kuat dalam pengelolaan belanja negara. Masa transisi kekuasaan bukanlah alasan untuk menunda langkah-langkah penting dalam penguatan ekonomi.

Melalui langkah-langkah yang terukur dan tepat guna, belanja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dapat menjadi instrumen efektif dalam mengatasi berbagai dampak negatif dari penurunan ekonomi. Keberanian dalam mengambil keputusan, ketepatan dalam pelaksanaan belanja negara, serta komitmen untuk menyelamatkan perekonomian harus menjadi prioritas utama. Dengan demikian, harapan untuk pulihnya ekonomi yang kondusif dan kesejahteraan masyarakat yang terjaga dapat menjadi kenyataan.