Rasio Utang RI Saat Prabowo Presiden di Bawah 40%, IMF Akui!

Rasio utang pemerintah Indonesia saat Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden terpilih akan tetap dipertahankan di bawah level 40%. Hal ini tercermin dari rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 yang menargetkan defisit di bawah 3%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dalam Pilpres 2024, memastikan komitmen untuk menjaga pengelolaan fiskal rendah tersebut.

Selain itu, dalam APBN 2024, rencana defisit pun tetap dijaga rendah di bawah batas yang aman menurut Undang-Undang Keuangan Negara, yakni berkisar antara 2,29% hingga 2,82%.

Airlangga menyatakan, hal ini bertujuan untuk mendukung APBN yang sehat dan berkelanjutan, dengan menjaga rasio perpajakan, keseimbangan primer, dan rasio utang di bawah 40%. Hal ini ia ungkapkan dalam konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kemenkeu pada Senin, 24 Juni 2024.

Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan bahwa kemampuan Indonesia dalam mengelola defisit telah diakui oleh lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF). IMF telah mengakui bahwa defisit APBN Indonesia selalu berada di bawah 3% dalam dua tahun terakhir.

Menurut Airlangga, IMF melihat bahwa defisit fiskal Indonesia berada dalam kisaran 2,2% tahun ini dan diperkirakan 2,35% pada tahun 2023, dari total PDB sebesar 1,62%.

Perlu dicatat bahwa pemerintah Indonesia telah mengakomodir program-program prioritas yang dijanjikan oleh Prabowo Subianto selama kampanye, seperti program makan siang gratis, dalam Rencana APBN 2025 dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun. Meskipun begitu, target defisit APBN 2025 secara keseluruhan tetap berada dalam rentang 2,29% hingga 2,8% terhadap PDB.

Dengan demikian, Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga stabilitas fiskalnya, sehingga IMF pun memberikan pengakuan terhadap keberhasilan negara ini dalam mengelola defisit fiskalnya.

Demikianlah komitmen pemerintah Indonesia saat dipimpin oleh Prabowo Subianto dalam menjaga kesehatan fiskal negaranya. Hal ini juga sejalan dengan visi dari IMF, yang mana pengelolaan fiskal yang baik akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi global.