Proyek Infrastruktur Gencar, Tapi Ketimpangan Antarwilayah Masih Menganga!

Tampang.com | Pemerintah mengklaim tengah melakukan pembangunan infrastruktur secara masif demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarwilayah. Namun, banyak kritik muncul karena realitas di lapangan menunjukkan bahwa proyek besar tetap terpusat di Pulau Jawa dan kota-kota besar.

Pembangunan Masif di Jawa, Daerah Lain Hanya Jadi Penonton?
Tol, bandara, dan kereta cepat gencar dibangun di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya. Sementara itu, di Indonesia timur, warga masih harus berjalan kaki berjam-jam untuk mencapai jalan utama atau layanan kesehatan dasar.

“Kalau pembangunan untuk semua, kenapa kami di Papua masih kesulitan listrik dan air bersih?” ujar Yustinus, warga Yahukimo, Papua.

Ketimpangan Akses Ekonomi dan Peluang
Ketika infrastruktur berkembang di satu wilayah, investasi dan pertumbuhan ekonomi pun terkonsentrasi di situ. Hal ini menciptakan ketimpangan akses lapangan kerja, pendidikan, dan layanan publik di luar pusat ekonomi.

“Ketimpangan wilayah bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi soal akses dan kesempatan hidup yang tidak merata,” jelas Ariyo Nugroho, peneliti regional development dari UGM.

Pemerataan Masih Jadi Wacana, Bukan Realisasi
Meski ada program strategis nasional yang mengarah ke luar Jawa, implementasinya kerap tersendat karena masalah pembebasan lahan, korupsi, dan lemahnya komitmen daerah. Bahkan, beberapa proyek hanya berhenti di atas kertas atau seremoni peresmian.

“Jangan sampai pembangunan hanya jadi simbol politik, bukan solusi jangka panjang,” tambah Ariyo.

Solusi: Prioritaskan Wilayah Terisolasi dan Dorong Partisipasi Lokal
Para pakar menilai pemerataan pembangunan tidak cukup dengan proyek fisik saja. Harus ada kemauan politik untuk memprioritaskan wilayah tertinggal, memperkuat kapasitas pemerintah daerah, serta melibatkan masyarakat lokal sejak tahap perencanaan.

“Pembangunan sejati adalah yang membangkitkan daya hidup warga, bukan sekadar menambah beton,” tegas Ariyo.

Indonesia Bukan Hanya Jakarta, Tapi dari Sabang sampai Merauke
Pembangunan nasional harus mencerminkan keadilan geografis. Jika tidak, maka jurang ketimpangan hanya akan makin lebar dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan sosial yang lebih dalam.