Program MBG Pemerintahan Prabowo-Gibran: Solusi Gizi Gratis di Tengah Tantangan Logistik

Tampang.com | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program andalan Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut, tidak semua anak dapat menerima susu dalam menu MBG tersebut. Ia menjabarkan, penyaluran susu dalam menu makan bergizi gratis sulit terpenuhi di daerah yang bukan peternak. 

Sehingga, program tersebut akan berfokus pada daerah-daerah sentra sapi perah terlebih dahulu. Hal ini menjadi perhatian serius karena ketersediaan susu sebagai sumber protein dan kalsium dalam menu MBG tidak selalu dapat terpenuhi di daerah-daerah tertentu.

Dadan menyatakan bahwa susu di daerah yang bukan peternak dapat diganti dengan telur dan daun kelor. Penggantian ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan protein anak peserta MBG dan kalsium terpenuhi. "Cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. 

Yang jauh dari susu dan logistiknya susah ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur, bisa kelor," ujar Dadan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk tetap memastikan asupan gizi yang cukup bagi anak-anak peserta MBG meskipun terkendala ketersediaan susu di daerah tertentu.

Segala daya upaya dilakukan untuk menyeimbangkan program MBG dengan ketersediaan bahan makanan di berbagai daerah. Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, atau akrab disapa Cak Imin, juga turut berpendapat terkait isu ini.

"Kalau kelornya bagus, kelor. Kalau UMKM lokal terlibat, harus dilibatkan," ungkap Cak Imin. Pernyataan ini menunjukkan bahwa program ini juga berupaya melibatkan produk lokal dan UMKM dalam penyediaan bahan makanan yang bervariasi untuk peserta MBG.

Proses penerapan program MBG tidaklah mudah dan membutuhkan simulasi serta komunikasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Badan Gizi Nasional menjadi pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan simulasi terkait usulan penggantian susu dengan daun kelor di beberapa daerah. 

Dadan Hindayana menjelaskan, "Ya itu masih proses semua ya, simulasi, sinkronisasi pusat daerah, lokalitas. Tentu itu kewenangan Badan Gizi." Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program ini memerlukan kerjasama dan keselarasan antara berbagai pihak terkait untuk mencapai hasil yang optimal dalam pemenuhan gizi anak-anak di Indonesia.

Dalam konteks ini, Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan efektivitas dan kesinambungan program Makan Bergizi Gratis. Dukungan dari pemangku kebijakan juga krusial dalam menyelesaikan kendala-kendala yang muncul seiring dengan implementasi program tersebut.

Optimis bahwa dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, program MBG dapat memberikan dampak positif yang besar terhadap pemenuhan gizi anak-anak di Indonesia.

Mengingat bahwa susu memiliki manfaat gizi yang tinggi terutama bagi pertumbuhan anak-anak, perlu ada komitmen lebih dari pemerintah dalam memastikan ketersediaan susu di berbagai daerah.

Bila penggantian dengan telur dan daun kelor adalah pilihan terbaik dalam kondisi terbatas, perlu dilakukan pendekatan secara menyeluruh untuk memastikan bahan-bahan pengganti ini dapat memberikan manfaat gizi yang setara dengan susu. Dukungan dan regulasi yang jelas dari pemerintah akan sangat berperan dalam menjamin kelancaran dan kesuksesan program Makan Bergizi Gratis di masa yang akandatang.