Presiden Prabowo Minta Jajaran Pemerintah Perkuat Narasi Kebijakan

Tampang.com | Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat, 21 Maret 2025, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam sidang tersebut, ia menyoroti sebuah ironi dalam pemerintahan: negara bekerja keras, tetapi masyarakat belum merasakan dampaknya secara nyata. Berbagai kebijakan telah digulirkan, namun masih banyak rakyat yang tidak mengetahuinya.

Prabowo menegaskan bahwa komunikasi pemerintah kepada publik harus diperbaiki. "Ada banyak terobosan, tetapi belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat," ujarnya. Pernyataan ini menjadi refleksi bahwa kekuasaan bukan hanya soal bekerja, tetapi juga soal membangun narasi yang dapat dipahami rakyat.

Narasi, Bukan Sekadar Data dan Angka

Pemerintahan Prabowo bergerak cepat dalam mengeksekusi berbagai program, salah satunya program makan bergizi gratis yang telah menjangkau tiga juta siswa di seluruh Indonesia dalam waktu tiga bulan. Secara administratif, ini adalah pencapaian besar. Namun, sebagaimana diakui Presiden, banyak rakyat yang bahkan belum mengetahui adanya program ini.

Dalam dunia politik, komunikasi publik bukan hanya soal memaparkan angka dan laporan, tetapi juga soal membangun kepercayaan serta melibatkan emosi rakyat. Tanpa narasi yang kuat, kebijakan hanya menjadi angka di atas kertas tanpa makna bagi masyarakat.

Tantangan Komunikasi di Era Digital

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintahan saat ini adalah derasnya arus informasi di era digital. Opini publik tidak lagi hanya dibentuk oleh media arus utama, tetapi juga oleh media sosial yang bergerak cepat dan dinamis. Dalam kondisi ini, pemerintah harus lebih cerdas dalam menyampaikan kebijakan.

Rakyat tidak sekadar ingin mendengar laporan teknokratis atau jargon pemerintahan, mereka ingin memahami alasan di balik kebijakan. Mereka ingin merasa bahwa keputusan pemerintah diambil dengan mempertimbangkan kepentingan mereka secara langsung.

Setiap Pejabat Harus Menjadi Komunikator

Presiden Prabowo menekankan bahwa komunikasi bukan hanya tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau juru bicara presiden, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh pejabat negara. Setiap menteri, kepala badan, dan pejabat tinggi harus mampu menjelaskan kebijakan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh rakyat.

Selama ini, banyak pejabat lebih fokus pada penyusunan laporan dibandingkan menjelaskan kebijakan kepada publik. Akibatnya, negara tampak bekerja di atas kertas, tetapi rakyat tidak merasakan dampaknya secara nyata.

Komunikasi: Kunci Keberlanjutan Pemerintahan

Dalam sistem demokrasi, legitimasi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kerja nyata, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan. Pemerintahan yang tidak mampu membangun narasi akan mudah disalip oleh oposisi yang pandai membangun wacana. Sejarah telah membuktikan bahwa banyak kebijakan besar gagal mendapatkan dukungan publik karena kurangnya komunikasi yang efektif.

Prabowo menyadari bahwa tanpa komunikasi yang baik, keberhasilan program-program pemerintah tidak akan mendapat apresiasi yang seharusnya. Oleh karena itu, ia meminta jajaran menterinya untuk lebih aktif menjelaskan kebijakan dan membangun koneksi emosional dengan rakyat.

Mengisi Kekosongan Narasi

Presiden telah memberikan arahan yang jelas. Sekarang, tantangannya adalah apakah para menteri dan pejabat tinggi benar-benar akan menjalankan perintah ini atau hanya menjadikannya sekadar catatan rapat yang terlupakan.

Pemerintahan Prabowo harus membuktikan bahwa mereka bukan hanya bisa bekerja, tetapi juga bisa berbicara dengan rakyat. Mereka tidak hanya hadir dalam sidang kabinet, tetapi juga harus hadir dalam kesadaran publik. Jika tidak, maka negara akan kembali jatuh dalam kesunyian komunikasi yang memisahkan rakyat dari kebijakan yang sebenarnya dibuat untuk mereka.