Presiden Prabowo Catat Sejarah, Hadiri Aksi May Day di Monas

Tampang.com | Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di kawasan Monas, Jakarta, menjadi sorotan publik. Presiden Prabowo mencetak sejarah sebagai kepala negara pertama di era reformasi yang secara langsung hadir dalam aksi buruh tahunan tersebut.

Langkah Bersejarah Setelah Bung Karno

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memberikan apresiasi tinggi atas kehadiran Presiden Prabowo. Ia menyebut, terakhir kali seorang presiden hadir dalam peringatan May Day adalah Presiden Soekarno pada tahun 1965, menjadikan Prabowo sebagai presiden pertama setelah reformasi yang menunjukkan keberpihakan nyata terhadap buruh.


"Presiden Prabowo mencatatkan sejarah. Ini pertama kalinya sejak era reformasi seorang presiden hadir langsung dalam aksi May Day. Layak diberikan apresiasi," ujar Eddy dalam keterangannya, Kamis (1/5/2025).


Komitmen Pemerintah Mendengar Aspirasi Buruh

Menurut Eddy, kehadiran Prabowo bukan sekadar simbolik, tetapi mencerminkan komitmen pemerintah untuk merangkul dan mendengar langsung suara para pekerja. Ia menilai partisipasi ini menjadi sinyal positif bahwa negara serius memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh.


"Ini adalah simbol kuat bahwa pemerintah berpihak pada pekerja dan membuka ruang dialog konstruktif," tambah Eddy.


Kesejahteraan Buruh Butuh Ekosistem Investasi Sehat

Dalam momen Hari Buruh, Eddy juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pekerja Indonesia dan menegaskan bahwa kesejahteraan buruh sangat bergantung pada terciptanya ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan.


"Peringatan 1 Mei harus menjadi pengingat bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja harus dibarengi dengan dukungan terhadap iklim usaha dan investasi," tuturnya.


Peringatan soal Premanisme Berkedok Ormas

Eddy juga menyoroti maraknya aksi premanisme yang sering mengganggu dunia usaha. Ia menegaskan bahwa praktik-praktik yang merugikan investor, terutama dari oknum yang berlindung di balik nama organisasi masyarakat (ormas), harus diberantas secara tegas.


"Premanisme tidak boleh punya tempat di negeri ini. Jika kita serius ingin membuka jutaan lapangan kerja, maka investasi harus aman dari intimidasi dan pungli," tegasnya.


Negara Harus Hadir Lindungi Investor dan Masa Depan Buruh

Lebih lanjut, Eddy menyerukan kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menciptakan kepastian hukum bagi investor. Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap dunia usaha adalah bagian penting dari melindungi kesejahteraan buruh dalam jangka panjang.


"Negara harus hadir secara tegas. Perlindungan terhadap investor adalah investasi untuk masa depan buruh itu sendiri," tutupnya.