Pramono Ingin Bangun Hunian di Atas Kantor Camat Hingga Sekolah, Kang Emil: Paling Realistis Membangun di Atas Pasar

Calon Gubernur (Cagub) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil, mengungkapkan pandangannya mengenai konsep hunian di atas pasar sebagai solusi ideal untuk diterapkan di masyarakat. Beliau memiliki program untuk membangun hunian di atas fasilitas publik, termasuk pasar dan jalan.

Pernyataan tersebut merespons rencana Cagub DKJ Nomor Urut 3, Pramono Anung, yang berkeinginan untuk membangun hunian di atas kantor camat, sekolah, hingga puskesmas. Namun, Ridwan Kamil, atau yang akrab disapa Kang Emil, menyatakan bahwa ia tak masalah dengan konsep program yang diusung oleh Pramono.

"Ya, masing-masing punya ide, silakan saja," ujar Kang Emil saat ditemui usai menghadiri Rakeda Relestat Indinesia (REI) DKI Jakarta 2024 di JS Luwansa, Jakarta Selatan, pada hari Kamis, 7 November 2024.

Walau demikian, Kang Emil memandang bahwa konsep social housing yang paling realistis di dunia terletak pada pembangunan di atas pasar. "Tapi menurut kami, yang paling realistis di seluruh dunia itu, membangun hunian di atas pasar, itu sudah itu saja," ungkap Kang Emil.

Sebelumnya, Pramono menyampaikan rencananya untuk menyediakan hunian di atas fasilitas publik seperti kantor kecamatan, sekolah, hingga puskesmas. Menurutnya, langkah tersebut efektif dalam mengatasi masalah perumahan di Jakarta yang dihadapkan pada tantangan minimnya lahan.

Menanggapi pernyataan Ridwan Kamil, Pramono menerima dengan lapang dada. Ia menegaskan bahwa setiap kandidat memiliki gagasan dan rencana masing-masing untuk memikirkan solusi atas permasalahan perumahan yang kompleks.

Kedua calon gubernur ini memang memiliki pandangan dan rencana yang berbeda dalam menjawab tantangan perumahan di DKI Jakarta. Membangun hunian di atas fasilitas publik seperti pasar, kantor camat, sekolah, atau puskesmas tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, untuk mencapai solusi yang terbaik, data dan penelitian mendalam perlu menjadi dasar pembuat keputusan.

Melihat realitas kota padat seperti Jakarta yang terbatas lahan perumahannya, pembangunan hunian di atas fasilitas publik memang menawarkan sejumlah keuntungan. Selain memanfaatkan lahan yang sudah ada, hal ini juga dapat meminimalisir penggunaan lahan baru yang kian sulit dijumpai di kota metropolitan. Namun demikian, keselamatan, kenyamanan, dan keamanan bagi para penghuni harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap rencana pembangunan.

Selain itu, penting untuk menyadari bahwa setiap bangunan memiliki dampak lingkungan. Oleh karena itu, implementasi dari rencana pembangunan hunian di atas fasilitas publik perlu mempertimbangkan aspek lingkungan secara mendalam. Dukungan dari pemerintah dalam hal regulasi dan bimbingan teknis akan sangat berperan penting dalam memastikan bahwa rencana pembangunan ini berjalan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan.

Selain mempertimbangkan faktor teknis, aspek kepentingan masyarakat juga memegang peranan penting dalam merumuskan solusi perumahan yang tepat. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan implementasi merupakan kunci keberhasilan. Pertanyaan-pertanyaan serta kekhawatiran dari masyarakat sekitar harus didengar dan diberi ruang untuk diakomodasi dalam pembuatan kebijakan dan peraturan.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga perlu memastikan terbinanya sistem keamanan dan kebersihan yang baik di sekitar hunian di atas fasilitas publik. Selain itu, aksesibilitas yang baik terhadap fasilitas umum seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan juga turut menjadi faktor krusial dalam menunjang kualitas hidup para penghuni.

Dalam batas-batas tertentu, tentu saja pertimbangan untuk membangun hunian di atas fasilitas publik seperti pasar, kantor camat, sekolah, atau puskesmas dapat menjadi alternatif yang menarik. Namun demikian, implementasi dari konsep ini perlu mengacu pada data dan evaluasi mendalam. Penelitian pasar, kebutuhan perumahan, keberlanjutan lingkungan, serta kepentingan masyarakat adalah faktor-faktor yang tidak boleh diabaikan dalam mendukung keputusan pembangunan.