Prabowo Ungkap Penyebab Orang Miskin Indonesia Sulit Naik Status Jadi Middle Class

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa upaya pemberantasan kemiskinan di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup serius. Salah satu faktor utama yang disebutkan oleh Prabowo adalah bahwa kekayaan di Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir elite. Menurutnya, kelompok elite ini terdiri dari pengusaha besar, pejabat pemerintah, serta aktor politik yang berkolaborasi dalam sebuah sistem yang membuat lanskap ekonomi sulit diubah. 

Prabowo menunjukkan bahwa kolusi antara para pemodal besar dan elite politik ini menciptakan jeratan yang menghalangi masyarakat miskin untuk meraih status kelas menengah. Dalam kesempatan berpidato di forum The 28th St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2025), Prabowo menyatakan, "Ada bahaya yang sangat besar di negara-negara berkembang seperti Indonesia, terkait apa yang bisa kita sebut penguasaan negara." Ia melanjutkan dengan menegaskan bahwa kolusi ini tidak hanya menghambat pengentasan kemiskinan, tetapi juga memperlebar kesenjangan antara kelas sosial.

Lebih lanjut, Prabowo mengambil sikap tegas terhadap model ekonomi baik kapitalis maupun sosialis. Ia berpendapat bahwa sosialis murni tidak efektif karena menimbulkan ketergantungan pada pemerintah, sedangkan kapitalisme murni seringkali berakhir pada ketimpangan yang mencolok, di mana hanya sebagian kecil orang yang meraup keuntungan dari sistem tersebut. "Kapitalisme yang tanpa batas hanya akan membuat segelintir orang menikmati hasil, sementara mayoritas terpinggirkan," ungkap Prabowo.

Berdasarkan pandangannya, diperlukan pendekatan jalan tengah yang dapat menggabungkan kekuatan inovasi dan kreativitas yang ada dalam sistem kapitalisme dengan intervensi yang lebih kuat dari pemerintah. "Kita membutuhkan semua potensi yang ada dalam kapitalisme seperti kreativitas dan inisiatif. Namun, intervensi pemerintah juga sangat penting untuk melindungi yang lemah dan mengatasi masalah kemiskinan," tuturnya. 

Prabowo juga menyoroti adanya perubahan signifikan dalam data kemiskinan Indonesia. Dalam perkembangan terbaru, Bank Dunia telah memperbarui metode perhitungan kemiskinan global yang mulai berlaku sejak Juni 2025, mengadopsi purchasing power parities (PPP) 2021 yang menggantikan standar sebelumnya pada 2017. Perubahan ini membawa dampak besar terhadap angka kemiskinan di Indonesia. 

Menurut data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan 2024 mencapai sekitar 285,1 juta jiwa. Mengacu pada metode PPP 2021, angka populasi yang hidup dalam kemiskinan melonjak menjadi 68,25 persen, atau sekitar 194,67 juta orang. Sebelum implementasi metode baru tersebut, angka kemiskinan tercatat sebesar 60,25 persen atau 171,74 juta jiwa berdasarkan PPP 2017. 

Dengan perubahan yang cukup mendasar dalam data ini, tantangan untuk menanggulangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan kelas menengah semakin mendesak dihadapi.