Prabowo Tegas: Aset Koruptor Harus Disita, Tapi Anak-Istri Tak Boleh Ikut Terseret

Tampang.com | Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara memiliki hak penuh untuk menyita aset hasil tindak pidana korupsi. Dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media nasional di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (6/4/2025), Prabowo mengungkapkan kekesalannya terhadap maraknya praktik korupsi yang sudah berlangsung lama dan sistematis.

Menurutnya, banyak proyek tender dilakukan secara curang dengan pemenang yang telah ditentukan sejak awal. “Tender-tender sudah diatur siapa pemenangnya. Kadang diumumkan diam-diam dan ditutup hanya dalam hitungan jam,” ujar Prabowo, dikutip dari kanal YouTube Harian Kompas.


Presiden: Jangan Seret Anak dan Istri Koruptor

Meski menekankan pentingnya penyitaan aset, Prabowo menggarisbawahi bahwa langkah tersebut harus dilakukan secara adil dan manusiawi. Ia meminta agar anak dan pasangan koruptor tidak ikut menanggung dampak dari kejahatan yang dilakukan oleh kepala keluarga mereka.

“Kalau aset itu diperoleh sebelum dia menjabat, atau secara sah, ya jangan disita. Jangan sampai anak dan istrinya menderita akibat dosa ayahnya,” ucap Prabowo. Ia meminta para ahli hukum untuk membahas hal ini secara mendalam agar keadilan benar-benar ditegakkan.


Tiga Strategi Antikorupsi: Naikkan Gaji Hakim, Penjara Khusus, dan Banding Putusan Lemah

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengungkapkan tiga strategi utama pemerintah dalam memberantas korupsi:

1. Kenaikan Gaji dan Fasilitas untuk Hakim

Prabowo mengusulkan kenaikan gaji para hakim serta pemberian rumah dinas yang layak. Ia menyebut anggaran sebesar Rp 12 triliun bisa dipenuhi dari pemangkasan perjalanan dinas luar negeri, dan hal ini dianggap sebagai investasi untuk menjaga integritas hakim.

“Kalau hakim kita sejahtera, mereka tidak akan mudah disuap. Kita harus bikin hakim merasa terhormat,” kata Prabowo.

2. Penjara Khusus di Pulau Terpencil untuk Koruptor

Guna mencegah koruptor hidup mewah di balik jeruji, Prabowo mewacanakan pembangunan penjara khusus di pulau terpencil. Ia mengaku mendapat usulan agar penjara dibangun di lepas pantai Banten, namun lokasi tersebut dinilai kurang efektif.

“Kalau di pulau terpencil, begitu keluar ya enggak bisa ke mana-mana. Kita harus pastikan mereka tidak bisa jalan-jalan malam seperti yang sudah terjadi,” tegasnya.

3. Ajukan Banding jika Putusan Hakim Tak Adil

Prabowo juga menegaskan pentingnya peran kejaksaan untuk mengajukan banding apabila ada putusan pengadilan yang tidak mencerminkan rasa keadilan publik. Menurutnya, ini adalah bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.


Prabowo Ingin Perang Melawan Korupsi Dilakukan Secara Komprehensif

Prabowo menutup pernyataannya dengan menyebut bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal menghukum, tetapi juga membangun sistem yang mencegah potensi kejahatan sejak awal. “Kita harus buat sistem yang kuat, adil, dan transparan. Supaya tidak hanya mengejar pelaku, tapi mencegah kejahatan itu muncul lagi,” pungkasnya.