Prabowo Lanjutkan Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), Utamakan Pembangunan Gedung Legislatif dan Yudikatif sebelum Fungsi Bisnis Dikembangkan

Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat perhatian serius dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, demikian disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harumurthi Yudhoyono, pada Hari Rabu, 23 Oktober 2024. Di sana, AHY mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan untuk memfokuskan pembangunan IKN pada gedung legislatif dan yudikatif, sebelum mengembangkan fungsi bisnis dan pemerintahan lainnya. Hal ini menunjukkan keinginan kuat untuk melengkapi infrastruktur utama sebelum memperluas fungsi IKN.

Menurut Ketua Umum Partai Demokrat, Prabowo memiliki keinginan untuk melanjutkan pembangunan IKN dengan penyesuaian timeline. Hal ini disebabkan oleh adanya proyek-proyek strategis nasional lain di berbagai wilayah yang juga memerlukan perhatian pemerintah. Pembangunan di seluruh wilayah menjadi penting untuk memperkuat swasembada pangan, energi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain penyesuaian timeline, Prabowo juga berkomitmen untuk memperhatikan alokasi anggaran yang diperlukan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN. Hal ini sejalan dengan penekanan Presiden untuk memastikan pembangunan yang efisien, serta mencegah terjadinya kebocoran anggaran yang tidak diinginkan.

Pembangunan IKN sendiri telah dimulai pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, dengan rencana lima tahap pembangunan hingga tahun 2045. Proyek ini membutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp 466 triliun, sebagian berasal dari APBN sebesar 20 persen dan 80 persen dari sumber non-APBN. Hingga tahap VII, investasi yang masuk baru mencapai Rp 58 triliun.

Namun, keberlanjutan pembangunan IKN kini menjadi pertanyaan setelah pergantian kepemimpinan. Prabowo tidak menjadikan IKN sebagai poin utama dalam pidato kenegaraannya setelah dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2024. Meskipun begitu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa pembangunan IKN akan tetap dilanjutkan di era pemerintahan baru.

Dengan fokus pembangunan pada gedung legislatif dan yudikatif, Prabowo menunjukkan keinginannya untuk memastikan bahwa infrastruktur utama yang mendukung kegiatan pemerintahan dan hukum memiliki prioritas yang tinggi. Seiring dengan proses pemindahan Ibu Kota, penting untuk memperhatikan kebutuhan inti tersebut sebelum memperluas fungsionalitas IKN ke arah bisnis dan perekonomian.