Prabowo Lanjutkan Pembangunan IKN, Badan Otorita Dapat Anggaran 2026 Rp 5 T

Presiden Prabowo Subianto telah memastikan bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan diteruskan pada tahun anggaran 2026. Hal ini dinyatakan dalam dokumen resmi yang berjudul Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam dokumen tersebut, alokasi anggaran untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tertera sebesar Rp 5,05 triliun. Anggaran ini akan dibagi menjadi dua program utama, yaitu Program Dukungan Manajemen yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 553 miliar dan Program Pengembangan Kawasan Strategis dengan komponen yang lebih besar, mencapai Rp 4,49 triliun. Dengan adanya alokasi ini, pemanfaatan dana akan lebih terarah untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam pengembangan IKN.

Tidak hanya OIKN yang mendapat perhatian; alokasi untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pengembangan infrastruktur IKN. Di tahun anggaran 2026, Kementerian PUPR mendapat jatah anggaran mencapai Rp 70 triliun. Anggaran yang luar biasa besar ini akan digunakan untuk berbagai program prioritas yang sangat dibutuhkan guna mempercepat laju pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, termasuk di IKN.

Rincian anggaran tersebut mencakup Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 5,46 triliun, Program Infrastruktur Konektivitas sebesar Rp 29,84 triliun, dan Program Ketahanan Sumber Daya Air yang dialokasikan sebesar Rp 18,83 triliun. Selain itu, terdapat juga program pendidikan dan pelatihan vokasi dengan anggaran sebesar Rp 11,2 miliar, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 3,26 triliun, dan Program Prasarana Strategis yang mencapai Rp 13,43 triliun. 

Meskipun tidak semua program diinformasikan secara terperinci mengenai seberapa besar kontribusinya terhadap proyek IKN, dapat dipastikan bahwa pembangunan infrastruktur dan permukiman di kawasan IKN sebagian besar akan dikelola oleh Kementerian PUPR. Konektivitas jalan, penyediaan air bersih, serta pembangunan hunian bagi aparat sipil negara (ASN) akan menjadi fokus utama dalam kegiatan ini.

Sri Mulyani juga mencatat bahwa belanja negara untuk periode 2023 hingga 2025 diperkirakan akan tumbuh rata-rata sebesar 5,5 persen secara nominal. Pada tahun anggaran 2024, fokus kebijakan belanja akan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan ketahanan energi, serta pengembangan sektor-sektor produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

“Realisasi belanja negara tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh belanja untuk pemberian layanan dasar terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, penyaluran beragam program bantuan sosial dan subsidi, dukungan untuk pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024, serta pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Negara (IKN) dan kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri,” tutur Sri Mulyani dalam keterangannya yang diambil pada hari Rabu, 21 Mei. 

Dengan berbagai alokasi dan program yang telah direncanakan, diharapkan pembangunan IKN dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi perkembangan kawasan serta perekonomian nasional. Dalam konteks ini, perhatian pemerintah terhadap keseimbangan pembangunan infrastruktur dan dukungan sosial menjadi sangat krusial untuk memastikan keberhasilan proyek ambisius yang menjadi salah satu fokus strategis dalam visi pembangunan Indonesia ke depan.