Prabowo Berkomitmen Menuntaskan Kasus Korupsi Pengelolaan Minyak

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan komitmennya untuk membersihkan semua pihak yang terlibat dalam skandal korupsi pengelolaan minyak mentah. Pernyataan ini ia sampaikan setelah acara peluncuran Bank Emas yang berlangsung di The Gade Tower, Jakarta Pusat, pada Rabu, 26 Februari.

Prabowo menegaskan, "Semua ini sedang diurus. Kami akan menuntaskan masalah ini dengan sebaik-baiknya," jelasnya kepada para wartawan. Ketua Umum Partai Gerindra ini menggarisbawahi bahwa penegakan hukum akan dilakukan demi kepentingan rakyat dan negara.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Direktur Utama PPN, Riva Siahaan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah. Selain itu, Riva juga dinyatakan sebagai tersangka untuk produk kilang BUMN distributor bahan bakar minyak (BBM) selama periode 2018 hingga 2023. Penyidikan yang dilakukan menunjukkan adanya indikasi pelanggaran hukum yang merugikan keuangan negara dengan besaran mencapai Rp 193,7 triliun.

Berdasarkan laporan dari Kejaksaan Agung, ditemukan bukti bahwa para tersangka telah melakukan rekayasa dalam pengelolaan minyak mentah domestik, sehingga lebih memilih untuk mengimpor minyak dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan memanfaatkan produksi dalam negeri. Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, menyatakan bahwa tindakan tersebut berdampak langsung pada kenaikan harga dasar BBM, yang pada akhirnya memerintahkan pemerintah untuk memberikan kompensasi dan subsidi BBM.

"Para tersangka telah mengatur proses impor minyak mentah dan produk dari kilang melalui perantara tertentu dengan harga yang terapung tinggi, sehingga mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara," ungkap Febrie Adriansyah dalam rilis yang dilansir oleh JPNN.com, pada Selasa, 25 Februari. Ketidakadilan dalam pengelolaan sektor ini tentu menjadi perhatian utama bagi pemerintahan saat ini, mengingat dampaknya yang luas terhadap ekonomi masyarakat dan stabilitas harga bahan bakar di Indonesia. Tentu, langkah tegas Prabowo ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi rakyat serta mendorong transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam.