PPDB Online Bikin Orang Tua Stres, Sistem Zonasi Dinilai Gagal Wujudkan Pendidikan Merata

Tampang.com | Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025 kembali diwarnai kekisruhan. Sistem zonasi yang seharusnya menjamin pemerataan akses pendidikan justru dinilai semakin menimbulkan ketidakadilan. Orang tua siswa mengeluhkan proses yang rumit, tidak transparan, dan seringkali tidak rasional.

Zonasi: Tujuan Mulia, Pelaksanaan Bermasalah
Sistem zonasi pertama kali diterapkan untuk mengurangi ketimpangan antara sekolah favorit dan sekolah pinggiran. Namun, dalam praktiknya, zonasi malah memunculkan masalah baru seperti manipulasi domisili, penumpukan pendaftar di sekolah tertentu, dan terpinggirkannya siswa berprestasi.

“Anak saya punya nilai tinggi, tapi tidak lolos hanya karena rumah kami beda beberapa meter dari zona prioritas,” keluh Rudi, orang tua siswa di Bekasi.

Manipulasi Alamat dan Lemahnya Pengawasan
Salah satu dampak buruk dari sistem ini adalah maraknya praktik manipulasi data alamat. Banyak keluarga yang terpaksa memalsukan domisili demi mengejar sekolah yang dianggap lebih baik.

“Kalau tidak bisa diawasi dengan baik, sistem ini hanya akan menciptakan ketidakadilan baru,” ujar Lestari Ayu, pengamat kebijakan pendidikan dari Forum Pendidikan Merdeka.

Teknologi yang Gagal Mengatasi Masalah
Masalah PPDB tidak hanya soal zonasi, tetapi juga sistem online yang sering eror, lambat, dan tidak responsif terhadap aduan. Banyak orang tua harus begadang atau mengulang pendaftaran berkali-kali karena situs tidak bisa diakses.

“Teknologi seharusnya memudahkan, bukan memperumit. Tapi tiap tahun kita mengulang kekacauan yang sama,” tambah Lestari.

Sekolah Favorit Masih Jadi Magnet
Meskipun pemerintah mengklaim tidak ada lagi sekolah favorit, kenyataannya masih banyak orang tua yang berjuang keras agar anaknya bisa masuk ke sekolah tertentu yang punya citra lebih unggul. Ketimpangan kualitas antar sekolah masih sangat terasa dan menjadi akar masalah utama.

Solusi: Evaluasi Menyeluruh dan Perbaikan Data
Para pakar mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem PPDB, termasuk penyusunan ulang basis data zonasi dan peningkatan kualitas semua sekolah secara merata. Tanpa itu, sistem ini hanya akan terus memicu kecemasan dan ketimpangan baru di dunia pendidikan.