Polusi Udara Makin Parah, Regulasi Lemah Jadi Penyebab Utama?

Tampang.com | Polusi udara kembali menjadi sorotan setelah kualitas udara di Jakarta, Bandung, dan Surabaya mencatat level berbahaya dalam beberapa pekan terakhir. Indeks kualitas udara (AQI) beberapa kali menembus angka di atas 200, level yang tergolong sangat tidak sehat dan berisiko bagi kesehatan masyarakat.

Sumber Polusi Masih Didominasi Kendaraan dan Industri
Laporan dari KLHK menyebutkan bahwa mayoritas sumber pencemaran berasal dari emisi kendaraan bermotor dan industri tanpa sistem filtrasi memadai. Sayangnya, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar masih sangat lemah.

“Pabrik-pabrik dengan cerobong asap tanpa filter masih beroperasi bebas. Tidak ada sanksi tegas dari pemerintah daerah,” ungkap Dian Kusuma, aktivis lingkungan dari Koalisi Udara Bersih.

Regulasi Lemah dan Penegakan Hukum Tidak Serius
Meski pemerintah telah memiliki aturan terkait emisi dan standar kualitas udara, banyak pasal yang tidak ditegakkan dengan konsisten. Beberapa perusahaan justru kebal hukum, sementara kendaraan umum tua tetap diizinkan beroperasi.

“Kita punya aturan, tapi tidak punya nyali untuk menegakkannya. Ini bukan sekadar soal teknis, tapi soal keberanian politik,” kata Dian.

Dampak Kesehatan Kian Mengerikan
Data dari IDAI menunjukkan peningkatan signifikan pada kasus ISPA, asma, hingga penyakit paru kronis pada anak-anak dan lansia akibat paparan udara kotor. Biaya kesehatan akibat polusi bahkan diperkirakan mencapai triliunan rupiah per tahun.

“Polusi udara adalah pembunuh diam-diam. Dan kita membiarkannya terus terjadi,” tambah Dian.

Solusi: Perketat Regulasi dan Libatkan Publik dalam Pemantauan
Pakar menyarankan agar pemerintah segera memperbarui standar emisi nasional, memperketat izin industri, mempercepat transisi kendaraan listrik, dan memberi insentif bagi kota-kota yang berhasil menurunkan polusi.

“Transparansi data kualitas udara harus dibuka lebar. Masyarakat berhak tahu dan ikut mengawasi,” tegas Dian.

Udara Bersih Bukan Hak Istimewa, Tapi Hak Asasi
Kualitas udara yang baik seharusnya menjadi hak semua warga negara, bukan kemewahan yang hanya dinikmati segelintir. Jika pemerintah terus lalai, maka masyarakat akan terus membayar mahal dengan kesehatan dan nyawa.