Polusi Udara Kian Parah, Warga Mengeluh tapi Solusi Pemerintah Minim!

Tampang.com | Dalam sepekan terakhir, kualitas udara di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi kembali masuk kategori tidak sehat. Data dari IQAir menunjukkan konsentrasi PM2.5 berada jauh di atas ambang batas aman WHO. Ironisnya, kebijakan pemerintah untuk menangani masalah ini masih dianggap setengah hati oleh masyarakat dan pengamat lingkungan.

Pemerintah Dinilai Terlalu Pasif

Meski krisis udara bersih sudah berlangsung bertahun-tahun, respons pemerintah masih minim. Program uji emisi belum berjalan maksimal, dan penertiban kendaraan bermotor yang jadi salah satu penyumbang utama polusi masih terbatas.

“Pemerintah seolah menunggu situasi memburuk sebelum bergerak. Padahal ini darurat kesehatan masyarakat,” kata Ahmad Yulizar, peneliti lingkungan dari WALHI.

Warga Jadi Korban, Terpaksa Adaptasi Sendiri

Di tengah polusi yang memburuk, warga kota besar terpaksa mencari cara sendiri untuk melindungi diri, mulai dari membeli alat penjernih udara hingga membatasi aktivitas di luar rumah. Namun solusi individual ini tidak bisa menggantikan kebijakan sistemik yang seharusnya hadir dari negara.

“Kami merasa dibiarkan. Harga masker naik, listrik naik karena harus pakai purifier, tapi pemerintah diam saja,” ujar Ratna, warga Jakarta Selatan.

Sumber Polusi Tidak Ditangani Serius

Selain kendaraan, pembakaran sampah, emisi industri, dan proyek infrastruktur turut menyumbang polusi. Sayangnya, pengawasan terhadap sektor ini masih longgar. Sanksi terhadap pelaku pencemaran juga jarang diterapkan secara tegas.

“Tanpa penegakan hukum yang serius, polusi akan jadi rutinitas tahunan,” tambah Ahmad.


Solusi: Tindak Tegas dan Edukasi Publik

Pengamat lingkungan mendesak pemerintah untuk segera membuat kebijakan transisi menuju transportasi ramah lingkungan, memperluas ruang hijau kota, dan membatasi emisi industri. Selain itu, edukasi publik tentang dampak polusi dan tindakan preventif juga perlu digencarkan.

“Kalau udara bersih dianggap mewah, artinya negara gagal memenuhi hak dasar rakyatnya,” tegas Ahmad.