PHRI DIY Siap Rekrut Kembali Ribuan Karyawan Setelah Pembukaan Blokir Anggaran Pemerintah

Tampang.com | Pembukaan blokir anggaran pemerintah senilai Rp 86,6 triliun menjadi berita gembira bagi sektor perhotelan dan restoran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Setelah berbulan-bulan menghadapi dampak dari minimnya aktivitas kementerian dan lembaga, kini industri ini bersiap bangkit, dengan harapan dapat menggerakkan kembali roda ekonomi lokal yang sempat terhenti. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY menyambut positif langkah ini dan berencana memanggil kembali ribuan karyawan yang selama ini terpaksa dirumahkan tanpa gaji.

Pemulihan Ekonomi Sektor Perhotelan di DIY

Ketua PHRI DIY, Dedi Pranowo Eryono, mengungkapkan bahwa saat ini ada sekitar 5.800 karyawan hotel dan restoran yang masih berstatus unpaid leave, akibat dampak dari kebijakan pembatasan anggaran yang berlaku sejak awal tahun. Sebagian besar dari mereka adalah karyawan hotel bintang tiga ke atas, namun ternyata hotel berbintang dua dan bahkan non-bintang juga merasakan dampaknya. "Kami mengira hanya hotel bintang tiga ke atas yang terdampak, tapi ternyata seluruh sektor hotel merasakannya, termasuk hotel non-bintang," ujar Dedi.

Pada awal tahun 2025, sektor MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) yang menjadi andalan utama pendapatan hotel dan restoran, hampir terhenti akibat pembatasan anggaran dari kementerian dan lembaga. Efisiensi anggaran yang dilakukan juga berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, sehingga menyebabkan perputaran uang di sektor ini melambat.

Pemanggilan Kembali Karyawan Bertahap

Meski anggaran pemerintah telah dibuka kembali, Dedi menekankan bahwa proses pemulihan sektor perhotelan tidak dapat terjadi secara instan. "Kami masih menunggu realisasi kegiatan kementerian dan lembaga, seperti pemesanan hotel dan restoran. Proses ini tidak bisa langsung berjalan begitu saja," ungkapnya. Oleh karena itu, PHRI DIY mendorong kementerian dan lembaga untuk segera mengalokasikan anggarannya untuk sektor jasa, serta menggelar kembali kegiatan MICE di Yogyakarta.

Optimisme terhadap pemulihan sektor ini tetap terjaga, mengingat adanya peningkatan tingkat reservasi hotel di awal Mei 2025. Dedi berharap okupansi hotel dapat meningkat signifikan, terutama dengan adanya libur panjang pada bulan Mei. "Kami targetkan okupansi bulan ini bisa mencapai 80 persen," tambahnya.

Dukungan Pemerintah untuk Industri Perhotelan

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyatakan bahwa blokir anggaran dibuka setelah selesainya proses efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah melaporkan penyelesaian efisiensi anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian menyetujui pembukaan anggaran tersebut. Pembukaan anggaran ini diharapkan dapat menggerakkan kembali sektor perhotelan dan restoran, yang merupakan salah satu sektor pendorong utama perekonomian lokal di DIY.

Dengan anggaran yang kembali mengalir, PHRI DIY optimis bahwa sektor perhotelan dan restoran akan segera pulih, dan karyawan yang selama ini dirumahkan dapat kembali bekerja. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian DIY dan meningkatkan kegiatan pariwisata yang sempat terhenti akibat pembatasan anggaran sebelumnya.