PHK Massal Terus Terjadi, Buruh Menjerit, Pemerintah ke Mana?

Tampang.com | Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali melanda sektor industri manufaktur di awal 2025. Perusahaan-perusahaan tekstil, garmen, dan komponen elektronik merumahkan ribuan karyawan dengan alasan efisiensi dan permintaan pasar yang menurun.

Menurut data terbaru Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), setidaknya 35 ribu pekerja telah kehilangan pekerjaan sejak awal tahun. Kondisi ini membuat kekhawatiran akan krisis ketenagakerjaan kembali mencuat.

“Sejak akhir 2023 kami sudah bekerja dengan jam yang dipotong. Januari lalu kami diberi surat PHK massal. Tidak ada solusi dari pemerintah,” ujar Rita, buruh garmen di Karawang.

Sinyal Krisis yang Diabaikan
Penurunan daya beli masyarakat global, melemahnya nilai tukar rupiah, serta beban energi dan logistik disebut sebagai penyebab utama turunnya produktivitas pabrik. Namun, para buruh menilai pemerintah terlalu lambat mengantisipasi tren penurunan industri sejak tahun lalu.

“Industri padat karya seharusnya jadi prioritas perlindungan, bukan dikorbankan dalam nama efisiensi pasar,” ujar Faisal Amir, analis tenaga kerja dari Lembaga Kebijakan Ekonomi Sosial (LeKES).

Minimnya Jaring Pengaman Sosial
PHK massal ini memperlihatkan lemahnya jaring pengaman sosial bagi pekerja. Skema bantuan seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dinilai tidak mencukupi karena hanya bersifat sementara dan proses pencairannya lambat.

“Banyak buruh bahkan tidak tahu cara klaim JKP atau tidak memenuhi syarat administratif. Ini ironi besar di tengah krisis,” tambah Faisal.

Langkah Konkret Diperlukan
Pakar menyarankan sejumlah langkah darurat yang perlu dilakukan pemerintah agar situasi tidak memburuk:



Menyalurkan insentif langsung bagi industri padat karya yang terdampak.


Meningkatkan pengawasan PHK agar tidak terjadi pelanggaran hak pekerja.


Reformasi sistem jaminan sosial ketenagakerjaan agar lebih inklusif dan cepat.


Membuka program padat karya dan pelatihan ulang bagi buruh korban PHK.



Jika tidak ada langkah nyata, dampaknya bukan hanya pada buruh dan keluarga mereka, tapi juga stabilitas sosial dan ekonomi nasional.