Perintah Petinggi Muhammadiyah: Tarik Seluruh Dana di BSI dan Simpan di Bank Syariah Lain

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memperintahkan untuk menarik dana persyarikatan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk alias BSI (BRIS) sekitar Rp13-15 triliun. Keputusan ini menjadi pembicaraan hangat karena menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan tentang alasan di balik perintah tersebut. Keputusan penarikan dana ini tertuang dalam memo Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 320/I.0/A/2024 tertanggal 30 Mei 2024. Memo itu ditandatangani oleh Ketua Muhammadiyah Agung Danarto dan Sekretaris Muhammadiyah Muhammad Sayuti yang dikutip Rabu (5/6/2024).

Berdasar memo yang beredar, dana Muhammadiyah itu, selanjutnya akan dialihkan ke bank-bank syariah lain yang telah memiliki ikatan kerja sama baik dengan Muhammadiyah di berbagai wilayah. Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah bank syariah terbesar di Indonesia yang dimiliki oleh negara. Namun, salah satu perintah syariah yang mungkin dipertimbangkan adalah penghindaran dari riba atau bunga, yang merupakan aspek penting dalam berbagai transaksi keuangan dalam Islam.

Selain itu, dalam memo itu disebutkan penyimpanan dana tersebut bisa dialihkan ke bank-bank syariah lainnya seperti Bank Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, dan bank-bank syariah daerah telah menjalin kerja sama baik dengan Muhammadiyah. Dengan memindahkan dana ke bank syariah lain, ini dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah regional serta membantu mendiversifikasi investasi umat Islam. Hal ini sejalan dengan visi Muhammadiyah untuk memperkuat ekonomi umat Islam melalui prinsip-prinsip syariah.

Penarikan dana dari bank syariah terbesar di Indonesia itu untuk menindaklanjuti pertemuan pada 26 Mei 2024 di Yogyakarta mengenai konsolidasi keuangan di lingkungan Aman Usaha Muhammadiyah (AUM). Selain menarik dana persyarikatan, Muhammadiyah juga memerintahkan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DITLITBANG) PP Muhammadiyah juga mengeluarkan surat yang ditujukan kepada para Rektor, Ketua, dan Direktur Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA).

Namun, perintah ini juga menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Beberapa pihak berpendapat bahwa keputusan ini dapat berdampak negatif terhadap stabilitas industri perbankan, termasuk BSI. Dengan penarikan dana yang besar, BSI bisa mengalami tekanan likuiditas yang merugikan. Selain itu, beberapa anggota komunitas BSI mungkin merasa keputusan ini bertentangan dengan kepentingan mereka sendiri, terutama jika mereka telah memiliki keterikatan emosional atau historis dengan BSI.

Terkait dengan hal ini, dalam surat tersebut, Majelis meminta agar laporan konsolidasi dana disampaikan paling lambat pada 10 Juni 2024 melalui surat elektronik. Surat itu, ditandatangani petinggi PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Bambang Setiaji, dan Prof. Ahmad Muttaqin, dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan 'Aisyiyah di Yogyakarta, dan Jakarta.

Hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah perlindungan dana nasabah. Proses penarikan dana yang besar harus dilakukan secara hati-hati dan teratur untuk memastikan bahwa kepentingan nasabah terselamatkan. Selain itu, upaya dalam memperkuat industri perbankan syariah harus disertai dengan kewaspadaan terhadap risiko-risiko keuangan yang mungkin timbul akibat perubahan dalam alokasi dana.

Perintah petinggi Muhammadiyah untuk menarik seluruh dana di BSI dan menyimpannya di bank syariah lain adalah suatu keputusan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas keuangan. Namun, hal ini juga menimbulkan berbagai konsekuensi dan pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam konteks industri perbankan dan keuangan pada umumnya.

Dengan demikian, langkah ini menyoroti pentingnya dialog dan pemahaman yang mendalam antara lembaga keuangan syariah, komunitas Muhammadiyah, nasabah, dan masyarakat umum. Hanya dengan dialog yang efektif dan transparan, kita dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses ini.