Peringatan Menyusul Kemacetan Parah di Tanjung Priok: Gubernur Jakarta Sampaikan Tindakan Tegas Terhadap Pelindo dan Operator

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa ia sedang merumuskan langkah-langkah tegas terkait kemacetan parah yang melanda jalan menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Pernyataan ini disampaikan oleh Pramono saat menggelar konferensi pers di Balai Kota Jakarta pada Sabtu, 19 April 2025. Ia menegaskan bahwa kemacetan yang terjadi tidak dapat dibiarkan terus berulang.

"Nanti saya sendiri akan memberikan peringatan sekeras-kerasnya. Bentuknya masih kita rumuskan," kata Pramono, menjelaskan bahwa tindakan yang diambil bertujuan untuk memberikan sanksi kepada PT Pelindo dan operator yang bertanggung jawab. Dalam konteks ini, ia telah memerintahkan Dinas Perhubungan untuk memberikan peringatan yang tegas kepada pihak-pihak terkait. “Ini tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.

Di tengah situasi ini, Pramono menggarisbawahi bahwa meskipun PT Pelindo telah secara resmi minta maaf terkait kejadian tersebut, permintaan maaf itu dirasa tidak cukup. "Pelindo secara resmi telah menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua, tapi bagi saya, itu tidak cukup," ungkapnya. Hal ini menunjukkan bahwa ia menuntut pertanggungjawaban yang lebih mendalam dari pihak-pihak terkait, di tengah dampak serius yang ditimbulkan oleh kemacetan tersebut.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok, M. Takwim, sebelumnya telah menjelaskan penyebab di balik kemacetan yang terjadi. Menurutnya, kemacetan terjadi selain karena faktor human error juga disebabkan oleh kedatangan tiga kapal besar pada waktu bersamaan di New Priok Container Terminal (NPCT) 1. "Pada tanggal 16 hingga 17 April, terdapat peningkatan aktivitas bongkar muat hingga di atas 4.000 TEUs (Twenty-foot Equivalent Units)," tutur Takwim.

Peningkatan volume bongkar muat tersebut menyebabkan aktivitas yang sangat tinggi di area pelabuhan. Akibatnya, ignition dari kegiatan tersebut menciptakan antrian panjang yang meluber hingga ke luar kawasan pelabuhan. Masalah ini tentu saja memberikan dampak yang besar, tidak hanya pada pengemudi yang terjebak dalam kemacetan, tetapi juga pada logistik dan distribusi barang yang menjadi terganggu.

Gambaran situasi ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk melaksanakan peningkatan infrastruktur dan manajemen yang lebih baik, sehingga kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Kejadian mengganggu seperti ini, tentu saja, bukan hanya menyangkut kelancaran lalu lintas, tetapi juga berhubungan dengan ekonomi daerah dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pelabuhan yang sangat penting sebagai pintu gerbang perdagangan. Diharapkan, langkah-langkah tegas yang diambil oleh Pramono dapat mendorong perbaikan yang signifikan dalam sistem operasional di Tanjung Priok ke depannya, sehingga situasi serupa tidak lagi terulang.