Penjualan Data NPWP Jokowi, Gibran, dan 6 Juta Warga RI di Internet

Bocornya data pribadi kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, sekitar 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga telah bocor dan diperjualbelikan di forum Breach. Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, telah mengungkapkan informasi ini. Sejumlah data NPWP petinggi negara, termasuk Presiden Joko Widodo beserta kedua anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, serta Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, diduga termasuk dalam data yang bocor.

Selain itu, nama-nama pejabat seperti Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir, dan Zulkifli Hasan juga disebut-sebut dalam daftar data yang diduga bocor. Menurut Teguh, 6 juta data NPWP ini dijual dengan harga sekitar 150 juta rupiah, dan data yang bocor mencakup informasi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, dan alamat surel (email). 

Teguh juga menambahkan bahwa data sampel yang diberikan oleh pelaku termasuk NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, serta beberapa menteri lainnya. Sampel tersebut berisi informasi personal seperti NIK, NPWP, nama, alamat lengkap, hingga data wilayah administratif seperti kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, bahkan provinsi.

Dalam sebuah foto yang diunggah oleh Teguh, terlihat bahwa akun yang menjual data tersebut adalah Bjorka. Sosok ini sebelumnya telah diduga memiliki data dari beberapa lembaga negara. Tanggal kebocoran data ini terjadi pada September 2024 dan total data yang tersedia mencapai 6.663.379, dengan harga penjualan sekitar US$10 ribu atau sekitar Rp 153,1 miliar.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan saat ini tengah melakukan investigasi lebih lanjut terkait informasi tersebut. Masyarakat diminta untuk tetap tenang selama proses pendalaman kasus ini berlangsung. Dalam tanggapannya, Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, menjelaskan bahwa tim teknis Ditjen Pajak sedang melakukan pendalaman terkait informasi kebocoran data yang telah beredar.

Kebocoran data pribadi, terutama data pajak, tentu merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan. Para pemegang data ini bisa menjadi target penyalahgunaan identitas, pencucian uang, atau penipuan. Dampaknya bisa merugikan banyak pihak, termasuk korban penggelapan pajak dan pencurian identitas. Selain itu, kerentanan sistem keamanan data pribadi juga mengancam privasi dan keamanan individu. Meningkatnya kasus kebocoran data juga menunjukkan bahwa perlu adanya sistem keamanan data yang lebih kuat serta pemantauan yang ketat untuk mencegah kebocoran data yang merugikan bagi warga negara.

Data pribadi yang bocor juga bisa digunakan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk kegiatan kriminal, termasuk pencurian identitas, penipuan pajak, hingga penyalahgunaan dana secara ilegal. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi dan keamanan cyber menjadi sangat penting.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) perlu memperketat pengawasan dan keamanan data, terutama data sensitif seperti NPWP. Disamping itu, sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi juga diperlukan. Adanya sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan data juga harus diberlakukan agar kejadian kebocoran data seperti ini tidak terus terulang.

Integritas sistem keamanan data pribadi harus dijaga dengan baik oleh pihak terkait, dan perlindungan data pribadi juga menjadi tanggung jawab bersama bagi setiap individu. Keamanan data pribadi adalah hak asasi setiap warga negara dan perlindungan terhadapnya harus dijamin oleh pemerintah. Semua pihak perlu bekerja sama untuk mencegah dan mengatasi kasus kebocoran data yang semakin meresahkan ini.

Peningkatan kesadaran akan pentingnya keamanan data dan perlindungan data pribadi juga perlu dilakukan. Pendidikan mengenai bahaya kebocoran data dan cara melindungi data pribadi harus ditingkatkan dan disosialisasikan kepada masyarakat secara luas. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih waspada dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi data pribadi mereka dengan lebih baik.

Kehandalan dan keamanan sistem keamanan data di instansi pemerintah juga harus ditingkatkan. Pemerintah perlu melakukan peninjauan ulang terhadap sistem keamanan data mereka dan memperbaharui prosedur serta kebijakan yang lebih ketat untuk melindungi data pribadi warga negara. Keamanan data pribadi merupakan aspek yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada warga negara dari ancaman kejahatan cyber dan penyalahgunaan data pribadi.