Peningkatan Jumlah Orang Miskin di Indonesia Membuat Standar Pengeluaran Terlihat Rendah di Tingkat Regional

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa tingkat kemiskinan terus menurun di Indonesia, mencapai angka 9,03% pada bulan Maret 2024, turun dari 9,36% pada Maret 2023. Meskipun hal ini menunjukkan penurunan yang positif, namun hal ini terjadi di tengah rendahnya standar tingkat garis kemiskinan yang diberlakukan di Indonesia.

Pada bulan Maret 2024, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 0,68 juta orang dibandingkan data pada bulan Maret 2023, menyebabkan total jumlah penduduk miskin mencapai 25,22 juta orang. BPS juga menyatakan bahwa penduduk miskin pada Maret 2024 adalah mereka yang memiliki pengeluaran maksimal Rp582.932 per kapita per bulan, mencerminkan angka yang menunjukkan kondisi ekonomi yang sulit bagi sebagian masyarakat.

Menurut Imam, terjadi kenaikan garis kemiskinan sebesar 5,90% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh naiknya harga komoditas pokok yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat miskin. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di Indonesia masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian serius.

Tingkat Garis Kemiskinan Relatif Rendah Dibanding Negara ASEAN Lainnya

Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan secara signifikan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, standar pengeluaran per kapita per bulan di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN.

Di Indonesia, pengeluaran per kapita per hari hanya berkisar di angka Rp19.431, atau bahkan tidak mencapai Rp20.000. Sementara itu, negara-negara seperti Filipina, Vietnam, Singapura, Lao PDR, Thailand, Kamboja, dan Malaysia cenderung memiliki standar pengeluaran yang jauh lebih tinggi. Secara rata-rata, garis kemiskinan per hari di negara-negara ASEAN kecuali Brunei Darussalam dan Malaysia berada di level Rp30.189, angka yang jauh lebih tinggi daripada pengeluaran per kapita harian di Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan menurun, standar pengeluaran di Indonesia masih berada di bawah negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Jika menggunakan standar pengeluaran Rp30.189 per hari, maka akan semakin banyak warga Indonesia yang akan masuk ke dalam kategori miskin. Ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya besar dalam meningkatkan standar pengeluaran dan mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia.

Meningkatkan Standar Pengeluaran dan Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

Data-data yang dilaporkan oleh BPS mengenai penurunan angka kemiskinan di Indonesia seharusnya menjadi titik awal untuk memperbaiki standar pengeluaran per kapita. Meskipun angka kemiskinan menurun, namun fakta bahwa standar pengeluaran per kapita di Indonesia masih jauh di bawah negara-negara tetangga menunjukkan bahwa masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

Pemerintah perlu fokus pada upaya-upaya dan kebijakan yang dapat meningkatkan standar pengeluaran, baik melalui peningkatan upah minimum, pemberdayaan ekonomi pedesaan, hingga langkah-langkah konkret untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Pengentasan kemiskinan bukan hanya tentang menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan data BPS, terdapat 25 dari total 38 provinsi di Indonesia yang memiliki standar pengeluaran per kapita per bulan di atas Rp582.932. Dari 10 provinsi besar di Indonesia, setidaknya empat di antaranya memiliki tingkat pengeluaran per kapita per bulan di atas standar nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi antara provinsi di Indonesia merupakan tantangan yang perlu segera diatasi.

Meningkatkan standar pengeluaran bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta, lembaga internasional, serta peran aktif masyarakat dalam menciptakan peluang-peluang ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Keterlibatan semua pihak akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa standar pengeluaran per kapita di Indonesia dapat menjadi lebih baik, sehingga setiap individu dapat hidup dengan layak dan merdeka dari jerat kemiskinan.

Dalam mengatasi permasalahan standar pengeluaran dan kemiskinan, perlu adanya kesadaran bahwa ini bukan hanya masalah ekonomi semata, tetapi juga masalah kemanusiaan. Setiap individu berhak untuk hidup dengan martabat dan tanpa kesulitan ekonomi yang berkepanjangan. Dengan peningkatan kesadaran, upaya konkret, serta kerjasama antarberbagai pihak, diharapkan bahwa standar pengeluaran di Indonesia dapat meningkat sehingga kemiskinan dapat diatasi secara tuntas.

Terkait dengan data penurunan angka kemiskinan, ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat telah memberikan hasil positif. Namun, penting untuk terus memperbaiki dan mengembangkan kebijakan dan program-program yang dapat menjangkau lebih banyak masyarakat serta mengurangi ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di Indonesia.

Peningkatan standar pengeluaran akan menjadi kunci dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Hal ini akan membutuhkan kerja keras, kebijakan yang berdampak positif, serta keterlibatan semua pihak untuk mencapai visi tersebut. Dengan upaya bersama, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara yang mampu memberikan kesejahteraan bagi semua warganya. Semoga ke depannya, langkah-langkah menuju perbaikan standar pengeluaran dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan demi kemajuan bangsa.