Pengembang Menungkapkan Banyak Warga Sulit Beli Rumah Subsidi Gara-Gara SLIK

Banyak pengembang yang mengungkapkan masalah serius dalam proses penyaluran rumah subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Asosiasi-asosiasi pengembang, seperti Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera), mengatakan bahwa akses pembiayaan yang terbatas dari bank menjadi penghambat utama. Ketua Umum Himpera, Ari Tri Priyono, menjelaskan bahwa banyak MBR mengalami kesulitan untuk mendapatkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk rumah subsidi akibat kendala yang diakibatkan oleh Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Menurut Ari, dari 20 MBR yang melakukan pemesanan rumah, hanya 3 hingga 5 orang yang berhasil lolos dari evaluasi SLIK. Dalam sebuah video yang diunggah oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, Ari menekankan bahwa permasalahan ini jika tidak ditangani dengan segera akan berpotensi menghambat program prioritas pemerintah untuk menyalurkan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ari bahkan menyamakan kendala SLIK ini dengan masalah kesehatan yang serius, mengacu pada dampak yang ditimbulkan oleh wabah Covid-19. Dia menambahkan bahwa anak-anak SMA juga tidak luput dari dampak SLIK akibat mudahnya akses terhadap pinjaman online (Pinjol), yang justru memperburuk situasi di kalangan MBR. “Kami sangat memohon solusi agar MBR tidak terhambat oleh SLIK, dengan tetap mempertimbangkan keamanan bank,” tegas Ari.

Menanggapi hal ini, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera mengambil tindakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. “Kami mengundang pengembang dan perbankan untuk berdialog langsung dengan OJK mengenai SLIK. Masih banyak masyarakat yang ingin memiliki rumah, tetapi terhalang oleh masalah ini,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengakui bahwa SLIK memang dapat memperlambat proses dukungan pembiayaan perumahan bagi MBR. Ia menegaskan perlunya adanya kolaborasi yang lebih kuat antara OJK dan perbankan untuk mendukung program 3 juta rumah yang tengah dicanangkan oleh pemerintah.

Dian juga menyebutkan bahwa OJK telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh direksi bank umum tentang dukungan terhadap program perumahan bagi MBR dan peningkatan kualitas pelaporan SLIK. Namun, realisasi dari imbauan tersebut masih terhambat karena bank-bank masih melakukan pencocokan dan evaluasi risiko internal.

Isu ini menjadi semakin mendesak, mengingat tingginya permintaan akan rumah subsidi di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Para pengembang dan stakeholder lainnya diharapkan dapat bekerja sama untuk menemukan formula yang tepat agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak terhalang untuk memiliki rumah idaman mereka.