Pengamat: Dukungan PDIP ke Pemerintahan Prabowo Bisa Jaga Stabilitas, Tapi Tetap Perlu Sikap Kritis

Dukungan terbuka dari PDI Perjuangan terhadap kebijakan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah strategis yang berpotensi memperkuat stabilitas politik nasional. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Brawijaya (UB), Andhyka Muttaqin.Menurut Andhyka, ketika partai politik besar seperti PDIP memilih untuk bersikap kooperatif ketimbang berseberangan, maka potensi konflik horizontal dan ketegangan politik di tingkat nasional dapat ditekan secara signifikan.“Jika partai besar bersikap mendukung dan tidak berada di jalur oposisi, maka konflik politik bisa diminimalkan. Ini penting untuk menjaga stabilitas nasional,” ujarnya di Malang, Jawa Timur, Selasa (5/8).Ia menambahkan bahwa kondisi politik yang stabil menjadi landasan penting bagi kelancaran implementasi program-program strategis nasional. Proses pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, hingga pengesahan undang-undang dapat berlangsung lebih cepat dan efektif ketika dinamika di parlemen tidak diwarnai oleh friksi yang tajam.“Presiden akan lebih mudah menjalankan programnya kalau tidak terlalu banyak dinamika tarik-ulur di DPR. Ini mempercepat pengesahan kebijakan dan menjaga kesinambungan pembangunan,” jelasnya.Andhyka juga menilai bahwa dukungan PDIP meskipun di luar kabinet menunjukkan pendekatan politik yang moderat dan pragmatis. Alih-alih menjadi oposisi keras, PDIP memilih untuk menjadi mitra strategis di luar pemerintahan yang tetap mengedepankan kepentingan rakyat.Namun demikian, ia menekankan bahwa dukungan ini tidak boleh menihilkan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah. Dalam sistem demokrasi yang sehat, peran kritis dari partai politik tetap sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyimpangan.“Kalau semua partai besar mendukung pemerintah tanpa kontrol yang seimbang, itu bisa berisiko pada menurunnya kepercayaan publik. Demokrasi perlu suara yang kritis dan jernih,” ujarnya.Ia menambahkan bahwa masyarakat mengharapkan agar partai politik tidak hanya sekadar ‘menyokong’, tetapi juga ikut menjaga akuntabilitas dan memastikan kebijakan publik tetap berpihak pada rakyat.Pernyataan ini sejalan dengan sikap resmi PDI Perjuangan yang disampaikan Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri, dalam Kongres VI PDIP di Bali (2/8). Megawati menegaskan bahwa partainya memilih untuk tidak masuk ke dalam kabinet, namun tetap memberikan dukungan terhadap kebijakan presiden selama kebijakan tersebut berpihak kepada rakyat dan selaras dengan konstitusi.Meski tidak mengambil peran sebagai oposisi, Megawati juga menyatakan bahwa PDIP akan tetap kritis terhadap segala bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan supremasi hukum.“PDI Perjuangan akan tetap berdiri di barisan rakyat. Kami akan mendukung apa yang benar dan mengkritik apa yang melenceng,” tegasnya dalam pidato politiknya.