Penerbitan Visa Haji Furoda Terkendala, Menag: Bukan Kewenangan Kami

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, baru-baru ini memberikan penjelasan mengenai tantangan yang dihadapi dalam penerbitan visa haji furoda untuk tahun ini. Ia menyatakan bahwa proses pengeluaran visa tersebut sepenuhnya bergantung pada Pemerintah Arab Saudi. Dalam pernyataannya yang disampaikan di Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat pada Kamis, 29 Mei 2025, Nasaruddin menekankan, "Kami masih menunggu keputusan dari pihak Saudi. Ini di luar kewenangan kami." 

Komunikasi yang terus dibangun oleh Kementerian Agama dengan pihak otoritas Arab Saudi bertujuan untuk mempercepat proses penerbitan visa haji furoda. Nasaruddin juga mengungkapkan bahwa meski otoritas Arab Saudi telah mengeluarkan beberapa visa untuk jemaah haji furoda, masih terdapat sejumlah jemaah yang menunggu keberangkatan mereka karena visa mereka belum terbit. "Beberapa sudah mendapatkan visa, namun masih ada daftar tunggu yang belum dikeluarkan. Yang mengatur penerbitan visa adalah pemerintah di sana," tambahnya.

Menyusul kesulitan yang dihadapi, penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) telah memberikan rekomendasi kepada jemaah untuk mempertimbangkan untuk mendaftar pada jalur haji khusus sebagai alternatif. Sebagai informasi tambahan, ada dua jenis visa yang diperuntukkan bagi jemaah haji yang ingin berangkat ke tanah suci. Jenis pertama adalah visa haji yang dialokasikan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia, yang untuk tahun 2025 kuotanya ditetapkan sebanyak 221.000 jemaah.

Selanjutnya, terdapat juga visa haji non-kuota yang bisa diperoleh melalui beberapa jalur, termasuk jalur furoda atau perorangan. Mengingat sifat visa haji furoda yang non-kuota, tidak ada jumlah pasti yang dialokasikan setiap tahun. Oleh karenanya, keberangkatan jemaah haji furoda menjadi tidak pasti hingga visa serta tiket pesawat mereka diterbitkan. Permasalahan ini menambah kompleksitas bagi para jemaah yang berharap untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini, karena mereka harus menunggu dengan ketidakpastian mengenai status visa mereka.