Pemprov Jateng Bentuk Tim Verifikasi untuk Penataan Sumur Minyak Rakyat Blora

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah menyiapkan tim verifikasi lintas sektoral untuk menata keberadaan sumur-sumur minyak rakyat yang tersebar di wilayahnya, termasuk di Kabupaten Blora. Upaya ini dilakukan menyusul tingginya risiko keselamatan dari aktivitas pengeboran dan pengelolaan sumur tradisional yang selama ini belum sepenuhnya terawasi.

Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menjelaskan bahwa inisiatif pembentukan tim verifikasi sejatinya telah dimulai sebelum insiden kebakaran sumur minyak milik warga di Dusun Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora. Menurutnya, permasalahan utama terletak pada aspek legalitas dan keselamatan, karena aktivitas yang dilakukan secara ilegal tidak melalui proses assessment risiko. “Kalau yang jadi masalah, begitu ilegal itu tidak ada yang meng-assessment masalah sisi keselamatan, ya itu yang menjadi PR berat,” ujarnya di Semarang, Selasa.

Sumarno menegaskan bahwa tim verifikasi tidak hanya akan bekerja di Blora, tetapi juga di seluruh wilayah Jawa Tengah agar kondisi sumur-sumur minyak rakyat bisa dinilai secara menyeluruh. Kendati demikian, regulasi dan teknis pengawasan yang lebih rinci masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Ia menambahkan bahwa langkah paling mendesak pascakebakaran sumur di Blora adalah upaya pemadaman yang masih berlangsung hingga kini.

Kebakaran sumur minyak di Blora yang terjadi sejak Minggu (17/8) telah menimbulkan dampak serius. Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah hingga Selasa (19/8) pukul 11.00 WIB mencatat tiga orang meninggal dunia, dua orang mengalami luka-luka, serta 303 kepala keluarga atau 760 jiwa terpaksa mengungsi. Selain itu, terdapat satu rumah rusak berat, empat rumah rusak sedang, serta tiga ekor ternak yang mati akibat kejadian tersebut.

Pemprov Jateng menegaskan keseriusannya untuk menata kembali pengelolaan sumur minyak rakyat agar lebih aman, terkontrol, dan memiliki kepastian hukum. Dengan adanya tim verifikasi, diharapkan risiko kecelakaan serupa dapat diminimalisasi sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari pengelolaan sumur tradisional.