Pemprov Aceh Ajak Perusahaan Global Bangun Pabrik Hilirisasi Sawit

Pemerintah Aceh mengajak perusahaan-perusahaan global untuk berinvestasi dalam sektor hilirisasi kelapa sawit di wilayahnya. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan harapan agar investasi tersebut dapat terwujud dalam bentuk pembangunan pabrik pengolahan atau refinery kelapa sawit, sebuah fasilitas yang hingga kini belum ada di Aceh meski provinsi ini merupakan salah satu penghasil minyak sawit mentah atau CPO (Crude Palm Oil) terbesar di Indonesia. Menurutnya, hilirisasi akan memberi nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian lokal sekaligus memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Fadhlullah dalam forum peluncuran Kelompok Kerja Kemitraan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang digelar oleh Yayasan Inisiatif Dagang Hijau di Banda Aceh. Forum tersebut dihadiri perusahaan multinasional seperti Unilever, Pepsico, Nestle, Mars, Mondelez, Musim Mas, Apical, Permata Hijau Group, dan Sinar Mas, serta perwakilan diplomatik dari berbagai negara termasuk Belanda, Denmark, dan Norwegia. Kehadiran para pelaku industri global itu diharapkan dapat membuka jalan bagi masuknya investasi hijau yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan petani.

Fadhlullah menegaskan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen untuk memenuhi permintaan pasar global akan rantai pasok sawit yang bebas deforestasi dan inklusif terhadap petani kecil. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah telah menetapkan dua kebijakan strategis, yakni Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2023–2045 yang diatur melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2024, serta Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan 2023–2026 yang ditetapkan lewat Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2024. Ia ingin memastikan bahwa sawit Aceh berasal dari perkebunan legal, berkualitas, dan tidak merusak hutan.

Potensi yang dimiliki Aceh memang sangat besar. Saat ini terdapat 63 pabrik kelapa sawit (PKS) dengan produksi lebih dari satu juta ton CPO per tahun dari luas perkebunan sekitar 470 ribu hektare. Angka ini setara dengan 2,41 persen dari total produksi CPO nasional. Namun, potensi besar itu belum diimbangi dengan adanya industri hilirisasi di dalam provinsi. Aceh hingga kini belum memiliki satu pun refinery yang mampu mengolah CPO menjadi produk turunan bernilai tinggi seperti minyak makan, margarin, mentega, kosmetik, atau bahan baku industri lainnya. Kondisi ini membuat nilai tambah ekonomi dari komoditas sawit Aceh belum optimal, karena sebagian besar pengolahan masih dilakukan di luar daerah.

Melalui forum kemitraan sawit berkelanjutan tersebut, Fadhlullah berharap perusahaan global dapat segera membangun refinery berkelanjutan di Aceh. Kehadiran industri hilir tidak hanya akan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat. “Kami berharap investor dapat menghadirkan satu refinery untuk Aceh, baik untuk minyak makan, kosmetik, maupun produk turunan lainnya,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap iklim investasi, Pemerintah Aceh mengklaim telah memperkuat infrastruktur penunjang. Saat ini Aceh memiliki satu bandara internasional, sepuluh bandara lokal, lima pelabuhan perikanan internasional, lima pelabuhan domestik, satu gas engine power plant, satu pembangkit listrik tenaga air, satu pembangkit listrik tenaga uap, jaringan interkoneksi, serta 23 perusahaan air minum. Pemerintah juga tengah membangun jalan tol yang menghubungkan Banda Aceh dengan perbatasan Sumatera Utara, serta memperjuangkan pembangunan terowongan penghubung Gunung Paro-Kulu dan Geurutee untuk membuka akses wilayah barat-selatan Aceh.

Dengan sumber daya alam yang melimpah dan dukungan infrastruktur yang terus berkembang, Aceh memiliki peluang besar untuk menjadi pusat hilirisasi kelapa sawit di Sumatera. Namun, terwujudnya cita-cita tersebut sangat bergantung pada keseriusan investor global untuk menanamkan modal serta komitmen pemerintah daerah dalam menjaga prinsip keberlanjutan dan menghindari praktik deforestasi.