Pemerintah Targetkan 51 Persen Pengelolaan Sampah pada 2025, Bagaimana Caranya?

Pemerintah Indonesia menetapkan target ambisius dalam pengelolaan sampah, yaitu mencapai 51 persen pada tahun 2025 dan berambisi untuk mencapai 100 persen di tahun 2029. Target ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya volume timbulan sampah yang menjadi permasalahan serius di tanah air. Menurut catatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia saat ini memproduksi sekitar 64 juta ton sampah setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, hanya 10 hingga 15 persen yang berhasil didaur ulang, sementara sisanya, antara 60 hingga 70 persen, berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Lebih menyedihkan lagi, ada sekitar 15 hingga 30 persen yang tidak terkelola dengan baik.

Agus Rusly, selaku Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular KLHK, menyampaikan bahwa upaya kolaboratif antara pemerintah dan sektor industri sangat krusial untuk mencapai target pengelolaan sampah ini. Salah satu langkah konkrit yang dilakukan adalah menggandeng industri swasta dalam pengelolaan sampah, contohnya adalah kerjasama dengan Fonterra Indonesia. Fonterra berperan penting dalam mendaur ulang plastik multilayer, jenis kemasan yang sulit diolah dan menjadi salah satu masalah utama dalam pengelolaan sampah di Indonesia.

Pada tahun 2023, Fonterra berhasil mendaur ulang 100 metrik ton material, setara dengan volume 37 truk sampah. Untuk tahun 2024, perusahaan ini meningkatkan targetnya menjadi 250 metrik ton, dan berharap dapat mencapai 350 metrik ton daur ulang pada tahun 2026. “Komitmen kami adalah untuk mengelola sampah plastik pasca konsumsi yang sulit diolah, sembari membuka peluang baru bagi masyarakat,” ungkap M. Ali Nasution, Direktur Operasional Fonterra Brands Indonesia.

Dalam upayanya, Fonterra juga menggandeng Indonesia Packaging Recovery Organization (IPRO) dalam pengelolaan sampah kemasan multilayer, seperti sachet. Kerjasama ini bertujuan untuk mengubah limbah tersebut menjadi biji plastik, yang kemudian dapat digunakan untuk membuat berbagai produk, mulai dari terpal, ember, hingga peralatan rumah tangga. Reza Andreanto, General Manager IPRO, menekankan pentingnya kolaborasi semacam ini untuk memperkuat sistem pengumpulan dan mengedukasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat juga menjadi fokus utama dalam mencapai tujuan ekonomi sirkular. Keterlibatan kelompok perempuan dalam program edukasi dan pemilahan sampah dari sumbernya diharapkan dapat mempercepat pencapaian sistem daur ulang yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Inisiatif ini bukan hanya untuk mengurangi dampak dari timbulan sampah, tetapi juga menciptakan peluang penghasilan bagi masyarakat. Aktivitas pengumpulan dan pemilahan sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai kini dapat berkontribusi sebagai komoditas baru untuk meningkatkan kesejahteraan.

Lewat kerjasama ini, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam manajemen sampah yang lebih baik. “Dengan cara ini, kita juga turut mendukung ekonomi sirkular yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tambah Ali, menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam program-program pengelolaan sampah yang lebih baik. Hal ini menjadi momentum bagi seluruh komponen untuk berkontribusi aktif demi lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan di Indonesia.