Pemerintah Siapkan BBM Rendah Sulfur, Begini Kata ESDM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan bahan bakar minyak (BBM) dengan kandungan sulfur yang lebih rendah, sesuai standar Euro 4. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas udara di Indonesia.

Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, peluncuran BBM rendah sulfur ini akan bersamaan dengan penerapan kebijakan BBM subsidi yang tepat sasaran.

Agus menjelaskan, "Kualitas udara di Indonesia memang buruk. Salah satu penyebabnya adalah kandungan sulfur yang tinggi dalam BBM. Oleh karena itu, pemerintah telah menyusun rencana untuk mengeluarkan roadmap menuju BBM dengan kandungan sulfur yang lebih rendah.”

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan bahwa pemerintah berencana menyediakan BBM rendah sulfur bersubsidi tanpa menaikkan harganya.

Penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari Jakarta sebelum diperluas ke tingkat nasional pada tahun 2028. Rachmat Kaimuddin, Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves, menegaskan bahwa rencana ini akan dilaksanakan tanpa memberatkan masyarakat dan negara.

Dengan demikian, pemerintah akan menyediakan BBM rendah sulfur yang lebih bersifat subsidi, khusus kepada golongan yang membutuhkannya. Rachmat menyatakan, "Kelas atas tidak akan lagi mendapat subsidi BBM."

Harga Pertamina Biosolar atau solar subsidi saat ini sebesar Rp6.800 per liter.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa jenis BBM rendah sulfur termasuk dalam kategori Solar.

Dadan Kusdiana, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk menggantikan Solar subsidi dengan BBM rendah sulfur. Namun, dia menegaskan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap kajian pemerintah.

"Rencananya untuk Solar. Pemerintah sedang melakukan kajian, arahnya memang kepada Solar subsidi," ujar Dadan.

Dalam konteks ini, peningkatan anggaran subsidi BBM dianggap bukan solusi yang bijak, mengingat risiko penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat.

Sejalan dengan hal ini, Rachmat menekankan bahwa dalam lima tahun terakhir, pemerintah telah menghabiskan rata-rata Rp119 triliun setiap tahun untuk subsidi BBM.

"Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan dana publik tidak optimal karena subsidi tak sampai kepada pihak yang membutuhkannya," tambahnya.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menegaskan bahwa beberapa kilang minyak telah siap untuk memproduksi solar rendah sulfur, terutama di daerah-daerah. Menurut mereka, keluarnya BBM rendah sulfur ini sebagai bagian dari upaya pengurangan emisi gas buang kendaraan bermotor.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat menekan dampak negatif dari polusi udara yang disebabkan oleh BBM berkadar sulfur tinggi.

Pemerintah mengakui pentingnya untuk segera mengurangi beban polusi udara, terutama di kota-kota besar yang memiliki tingkat polusi udara yang tinggi. Oleh karena itu, upaya penyediaan BBM rendah sulfur bersubsidi menjadi langkah strategis dalam mendukung program pemerintah untuk menjaga kualitas udara yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pemerintah juga sedang mempertimbangkan implementasi kebijakan ini sebagai bagian dari strategi pengendalian emisi gas buang kendaraan yang lebih luas, termasuk untuk mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Dalam hal ini, Kementerian ESDM turut berupaya untuk memastikan bahwa kebijakan BBM rendah sulfur ini dapat diimplementasikan dengan efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan bahwa kualitas udara di Indonesia akan mengalami perbaikan signifikan.