Pemerintah Resmi Luncurkan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meluncurkan satuan tugas atau satgas impor ilegal dengan nama resmi Satgas Pengawasan Barang Tertentu. Satgas ini terdiri dari 11 kementerian dan lembaga, yang juga mencakup aparat penegak hukum.

Ke-11 Kementerian/Lembaga tersebut meliputi Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, dan pemerintah daerah. Satgas ini memiliki tugas untuk mengawasi impor ilegal pada beberapa jenis barang, seperti tekstil, keramik, alas kaki, pakaian, kosmetika, elektronika, dan produk pakaian lainnya. 

Zulkifli Hasan menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap impor ilegal sangat penting karena berdampak serius pada industri lokal. Barang-barang impor ilegal ini dijual dengan harga jauh lebih murah, sehingga mendorong Pemutusan Hubungan Kerja hingga penutupan pabrik di dalam negeri.

Pengawasan akan difokuskan pada area kerja importir dan pedagang besar atau grosir, dengan hampir seluruh pengawasan dilakukan di pesisir pantai atau pelabuhan. Zulkifli menegaskan bahwa pihaknya memiliki informasi terkait pintu masuk barang impor ilegal dan sudah memiliki titik-titik yang diduga menjadi pintu masuk tersebut. Meski demikian, detail mengenai titik-titik ini belum diungkapkan demi kelancaran operasional Satgas PBT.

Zulkifli menilai bahwa penjualan barang impor ilegal oleh peritel merupakan hasil lemahnya pengawasan di perbatasan. Oleh karena itu, pemerintah juga tidak menutup kemungkinan perluasan pemeriksaan di pusat perbelanjaan jika diperlukan.

pemerintah masih menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis bagi pengoperasian Satgas PBT, yang ditargetkan rampung pekan depan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan bahwa Satgas Impor Ilegal adalah langkah yang penting untuk mendukung sektor manufaktur nasional. Pemerintah telah memetakan modus impor ilegal dan menegaskan bahwa penegakan hukum akan menjadi fokus utama terkait pengoperasian Satgas Impor Ilegal.