Pemerintah Peru Gerebek Rumah Presiden untuk Cari Jam Tangan Mewah Rolex

Pada Sabtu (30/3/2024), pihak berwenang Peru menggerebek rumah Presiden Dina Boluarte terkait dugaan korupsi yang dikenal sebagai Rolexgate. Pemerintah menyebut tindakan tersebut tidak proporsional dan inkonstitusional.

Penggerebekan tersebut melibatkan sekitar 40 petugas sebagai bagian dari penyelidikan terhadap dugaan korupsi dan pencarian jam tangan Rolex yang dikabarkan dimiliki oleh Boluarte. Operasi tersebut merupakan kerja sama antara polisi dan kejaksaan, yang disiarkan oleh saluran televisi lokal. Para petugas terlihat menerobos masuk rumah Presiden dengan palu godam dan melakukan pemblokiran lalu lintas saat operasi dilaksanakan. Pihak kepresidenan menegaskan bahwa semua fasilitas untuk uji tuntas telah disediakan oleh personel istana.

Namun, Perdana Menteri Peru, Gustavo Adianzen, mengritik penggerebekan tersebut. Ia menilai tindakan tersebut sebagai kegaduhan politik yang serius dan berdampak pada kondisi investasi serta keadaan seluruh negeri. Adianzen menyatakan bahwa aksi tersebut tidak proporsional dan inkonstitusional. Presiden dijadwalkan memberikan keterangan bulan depan apabila dipanggil oleh kantor kejaksaan terkait jam tangan tersebut.

Selain itu, Dina Boluarte dikabarkan memiliki 14 jam tangan mewah, terutama dari merek Rolex. Boluarte mengakui memiliki jam tangan tersebut dan mengklaim telah membelinya dengan uang yang didapatinya sejak masih muda. Pengacara presiden juga menegaskan bahwa kehadiran petugas polisi dan kejaksaan dalam jumlah besar serta pengambilan foto terhadap sekitar 10 jam tangan merupakan upaya untuk menciptakan dramatisasi.

Awal bulan ini, pengawas keuangan pemerintah mengumumkan akan meninjau aset Boluarte dalam dua tahun terakhir. Boluarte sendiri telah menegaskan bahwa dirinya memasuki pemerintahan dengan tangan yang bersih dan akan meninggalkannya dengan tangan yang bersih pula.

Penggerebekan ini turut menciptakan polemik di publik Peru, dimana sebagian besar masyarakat turut mendukung tindakan pemerintah untuk memberantas korupsi, namun ada juga yang menilai bahwa tindakan tersebut terlalu berlebihan dan semakin menguatkan opini bahwa aksi tersebut merupakan bentuk politisasi penegakan hukum. Skandal yang melibatkan pemimpin negara tentu memiliki dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, khususnya dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Dalam konteks ini, transparansi pemerintahan menjadi sangat penting. Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas dan mendalam kepada masyarakat mengenai kejadian ini agar dapat memulihkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap integritas lembaga-lembaga pemerintahan. Bentuk-bentuk kontrol serta pertanggungjawaban publik atas tindakan pemerintah juga harus ditingkatkan guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Selain itu, penguatan lembaga-lembaga pengawasan dan penegakan hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua warga negara.

Dalam kasus ini, penting bagi pemerintah Peru untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam memberantas korupsi dan juga memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Kejelasan dan transparansi dalam menangani kasus korupsi termasuk jumlah aset yang dimiliki oleh pejabat publik, serta keterbukaan terkait sumber-sumber pendanaan dan asal-usul harta pribadi menjadi kunci dalam menjaga integritas pemerintahan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.