Pemerintah Pastikan Beasiswa LPDP Tak Terkena Efisiensi Anggaran

Pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa anggaran untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tetap aman dan tidak akan terpengaruh oleh efisiensi anggaran yang diinstruksikan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang menjelaskan bahwa sebanyak 40.030 penerima beasiswa LPDP akan tetap menerima dukungan yang dijanjikan tanpa adanya pemangkasan anggaran.

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menyatakan bahwa program beasiswa lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), seperti Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), juga tidak akan terkena dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. Program beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Agama, termasuk Beasiswa Indonesia Bangkit, juga akan dilanjutkan tanpa perubahan.

Ia menegaskan, "Semua akan tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang telah disepakati," seperti yang dipaparkan dalam berita yang dilansir oleh Kompas.com, pada Jumat, 14 Februari 2025.

Di sisi lain, beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah juga mendapatkan jaminan serupa. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi sudah memastikan bahwa anggaran untuk beasiswa KIP Kuliah, yang dialokasikan sebesar Rp 14,69 triliun, tidak akan terpengaruh oleh kebijakan efisiensi. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Togar Mangihut Simatupang dalam konfirmasi kepada Kompas.com pada Kamis, 13 Februari 2025.

Togar menyatakan, "Anggaran tersebut mencakup penerima yang sedang berjalan (on going) dan yang baru untuk tahun berjalan. Beasiswa tidak menjadi objek efisiensi," jelasnya. Ia menambahkan, semua program beasiswa tetap dipertahankan meskipun ada penyesuaian anggaran di sektor lain. Selain KIP Kuliah dan BPI, terdapat juga program beasiswa lain yang disediakan oleh Kemendikti Saintek seperti Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIk), Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), serta Beasiswa bagi Dosen dan Tenaga Pendidikan di Indonesia.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2025, Mendikti Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, juga memberikan penjelasan mengenai pendanaan program KIP Kuliah. Ia menyampaikan bahwa alokasi anggaran untuk KIP Kuliah tidak akan terpengaruh oleh kebijakan efisiensi, dengan pagu anggaran yang tetap sebesar Rp 14,69 triliun. 

Lebih lanjut, Satryo mengungkapkan bahwa sebagian besar anggaran Kementerian tersebut bersifat "numpang lewat", artinya anggaran tersebut langsung disalurkan kepada perguruan tinggi dan mahasiswa dalam bentuk tunjangan, beasiswa, serta bantuan operasional. "Jika anggaran tersebut langsung dialokasikan kepada perguruan tinggi atau mahasiswa, maka sangat kecil kemungkinan untuk melakukan efisiensi pada pos anggaran ini," tuturnya.

Dengan penegasan dari berbagai pihak dalam pemerintah ini, diharapkan bahwa penyelenggaraan beasiswa untuk pendidikan di Indonesia dapat terus berlangsung tanpa kendala, memberikan kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas. Program-program beasiswa ini merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing Indonesia di kancah internasional.