Pemerintah Minta Maaf pada Driver Ojol, BHR Lebaran Dinilai Tidak Optimal: Apa Sebabnya?

Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, akhirnya memberikan permintaan maaf kepada para pekerja ojek online (ojol). Permintaan maaf ini berkaitan dengan penyaluran Bantuan Hari Raya (BHR) yang diberikan saat Lebaran baru-baru ini, yang dinilai belum optimal. Kebijakan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) untuk driver ojol ini menuai kritik setelah banyak yang merasa jumlah BHR yang diterima tidak sesuai dengan harapan, bahkan dinilai sangat rendah. Yassierli mengakui bahwa kebijakan ini dirumuskan dengan terburu-buru dan akan menjadi bahan evaluasi di masa depan.

"Saya mohon maaf kalau BHR kemarin belum optimal. Saya dan Pak Wamen sudah berusaha, tapi memang dari awal saya sampaikan kita harus maju." ujar Yassierli pada Jumat (9/5), mengungkapkan penyesalannya atas ketidaksempurnaan kebijakan tersebut.

Proses Rumusan BHR yang Terburu-buru

Menurut Yassierli, proses pembuatan Surat Edaran (SE) yang mengatur Tunjangan Hari Raya (THR) untuk driver ojol memang terbilang sangat cepat dan penuh tekanan. Hal ini menyebabkan penyaluran BHR untuk driver ojol tidak maksimal. Kebijakan tersebut harus segera dikeluarkan menjelang Lebaran, namun pada kenyataannya, tidak ada waktu yang cukup untuk menyiapkan aturan yang benar-benar tepat. Oleh karena itu, Yassierli menegaskan bahwa ke depannya, hal ini akan menjadi pelajaran besar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih matang.

"Kebijakan ini harus menjadi bahan evaluasi untuk ke depannya. Saya mengakui bahwa kami bisa lebih baik lagi dalam hal ini," jelasnya.

Perhatian pada Kemampuan Finansial Perusahaan Transportasi Online

Menaker Yassierli juga menyoroti kemampuan perusahaan transportasi online seperti Gojek dan Grab dalam menyalurkan BHR kepada para driver mereka. Ia mengungkapkan bahwa, dalam penyaluran bantuan ini, perlu memperhatikan kondisi keuangan perusahaan-perusahaan tersebut. Jika tidak segera ada kebijakan yang jelas, maka kemungkinan besar para driver ojol akan semakin sulit menerima bantuan semacam ini di masa mendatang.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya sudah mempertimbangkan berbagai faktor dalam menyusun kebijakan tersebut, meskipun hasilnya belum sepenuhnya memuaskan.

Kritik dan Pandangan dari Profesor

Di balik kebijakan yang diterapkan, Yassierli juga menceritakan sebuah kejadian menarik. Ia mengatakan ada seorang profesor yang mengkritiknya dengan mengatakan bahwa dia "bodoh" karena merumuskan kebijakan BHR untuk para driver ojol. Profesor tersebut berpendapat bahwa hingga kini, belum ada negara lain yang menerapkan kebijakan serupa.

Meskipun mendapat kritik pedas, Yassierli tetap teguh pada pendiriannya. "Ini bukan masalah contoh dari negara lain, ini adalah DNA bangsa kita. Kepedulian terhadap pekerja pada hari-hari besar keagamaan adalah bagian dari nilai-nilai kita sebagai bangsa. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada yang terlewatkan, terutama saat hari-hari penting bagi masyarakat seperti Lebaran," jelasnya dengan penuh keyakinan.

Kebijakan yang Tetap Dijalankan Demi Kesejahteraan Ojol

Menaker Yassierli menegaskan bahwa meski kebijakan ini menuai kontroversi, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjalankan program kesejahteraan bagi para pekerja ojol. Menurutnya, kebijakan tersebut seharusnya tidak dilihat hanya sebagai “best practice” dari negara lain, tetapi sebagai bagian dari upaya untuk memberikan perhatian yang layak kepada pekerja yang bekerja keras dalam sektor transportasi online.

Sementara itu, perusahaan penyedia layanan ojek online seperti Gojek dan Grab sudah memberikan klarifikasi terkait jumlah BHR yang diterima beberapa driver. Mereka menjelaskan bahwa nominal BHR yang diterima para driver tidak seragam dan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk tingkat keaktifan dan produktivitas para pekerja ojol tersebut. Sebagai contoh, ada driver yang menerima BHR hingga lebih dari Rp 50.000, sementara yang lain hanya mendapatkan jumlah yang lebih kecil. Semua itu bergantung pada berbagai pertimbangan.

Namun, meskipun sudah ada klarifikasi dari perusahaan transportasi online tersebut, banyak driver yang mengeluh merasa jumlah tersebut tidak manusiawi, mengingat mereka sudah bekerja keras bertahun-tahun di lapangan. Mereka berharap kebijakan pemerintah ke depan dapat lebih memperhatikan kesejahteraan mereka.

Evaluasi dan Harapan ke Depan

Dengan adanya permintaan maaf dari Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan penjelasan yang diberikan mengenai kebijakan BHR, diharapkan ada perbaikan di masa mendatang. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah mencoba memberikan perhatian lebih kepada pekerja sektor informal seperti driver ojol, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dari sisi kemampuan perusahaan maupun aspek teknis kebijakan itu sendiri.

Pemerintah juga diharapkan bisa melakukan evaluasi lebih mendalam dan menyusun kebijakan yang lebih efektif dan merata, dengan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan perusahaan.