Pemerhati Telekomunikasi Dorong Kolaborasi Pemerintah dan Industri untuk Perkuat Keamanan Gim bagi Anak

Pemerhati telekomunikasi Heru Sutadi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri gim untuk membangun standar keamanan yang lebih baik, khususnya demi melindungi anak-anak dari risiko paparan konten berbahaya saat bermain gim. Menurutnya, langkah ini mendesak dilakukan mengingat banyaknya platform yang belum optimal dalam menerapkan perlindungan bagi pengguna di bawah umur.

Dalam keterangannya pada Senin (11/8), Heru menilai pemerintah perlu menetapkan regulasi yang lebih ketat. Salah satu bentuknya adalah mewajibkan verifikasi usia berbasis identitas resmi, sehingga anak di bawah umur tidak bisa sembarangan mengakses konten yang tidak sesuai. Selain itu, sanksi tegas juga harus diberlakukan kepada platform yang gagal melindungi pengguna anak.

Heru menambahkan, pemerintah selama ini mendukung pertumbuhan industri gim lokal selama pengembang mematuhi aturan yang berlaku. Jika ada pelanggaran terhadap UU ITE atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas), platform yang bersangkutan tidak boleh segan untuk diblokir sementara hingga mereka memperbaiki pelanggaran tersebut. Dukungan pemerintah, katanya, hanya akan diberikan kepada pelaku industri yang taat aturan.

Sebagai Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru juga mengkritisi lemahnya sistem verifikasi usia di sejumlah platform. Ia menilai hal ini membuat anak-anak lebih mudah mengakses konten dewasa atau berinteraksi dengan orang asing tanpa pengawasan yang memadai. Kondisi tersebut bisa meningkatkan risiko paparan perilaku negatif dan potensi kejahatan daring.

Selain peran pemerintah dan industri, Heru menilai keterlibatan masyarakat khususnya orang tua sangat vital. Orang tua perlu memanfaatkan fitur kontrol orang tua, memantau aktivitas anak saat bermain gim, serta memberikan edukasi tentang bahaya yang dapat muncul di ruang digital. Menurutnya, komunikasi terbuka antara orang tua dan anak menjadi kunci dalam membangun kebiasaan bermain gim yang aman.

Heru juga mengusulkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat perlindungan pengguna anak. Pertama, verifikasi usia berbasis identitas resmi harus menjadi standar wajib. Kedua, platform gim perlu memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi dan memoderasi konten berbahaya sebelum laporan dari pengguna masuk. Ketiga, pemerintah harus berani menjatuhkan sanksi berat mulai dari denda hingga pembatasan operasional kepada pihak yang melanggar. Keempat, seluruh platform wajib mematuhi ketentuan perlindungan anak sesuai PP Tunas. Kelima, Kemkomdigi perlu menginisiasi kampanye edukasi nasional yang menyasar orang tua dan anak, agar mereka paham cara mengakses gim dengan aman.

“Dengan penerapan regulasi yang ketat, dukungan teknologi yang memadai, serta edukasi yang berkelanjutan, kita bisa meminimalkan risiko paparan negatif bagi anak-anak. Di saat yang sama, kreativitas positif yang ditawarkan platform gim tetap dapat berkembang,” tegas Heru.