Pembiayaan Hijau untuk Perusahaan: Dukungan Kementerian Perindustrian

Tampang.com | Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa Kementerian Perindustrian sedang mempersiapkan beberapa kebijakan terkait pelaporan emisi, Batas Atas Emisi (BAE) hingga Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Tujuannya demi pengurangan emisi gas rumah kaca serta transisi menuju ekonomi hijau. Hal ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendukung perusahaan untuk berkontribusi dalam mengurangi dampak lingkungan hidup.

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh perusahaan dalam melakukan transisi menuju teknologi hijau adalah biaya investasi yang besar. Agus menyatakan bahwa investasi awal seringkali menjadi salah satu hambatan utama bagi perusahaan yang ingin beralih ke proses produksi yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan ekosistem hijau dengan menciptakan opsi pembiayaan hijau, salah satunya adalah Green Industry Service Company (GISCO). Diharapkan, adanya GISCO dapat membantu perusahaan untuk mendanai, merancang, dan mengimplementasikan teknologi hijau di tempat produksi mereka.

Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jumlah investasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan ekonomi hijau rata-rata sebesar Rp 2.377 triliun per tahun dari 2025-2045. Dengan skema pembiayaan hijau yang diusulkan, pemerintah berharap dapat menjawab permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku industri terkait akses pembiayaan untuk proyek-proyek ramah lingkungan.

Selain pembiayaan, upaya lain yang sedang dipertimbangkan oleh Kementerian Perindustrian adalah pengembangan ekonomi sirkular, pengembangan Standar Kawasan Industri Berkelanjutan, standar Industri Kecil dan Menengah (IKM) hijau, serta pengembangan tenaga kerja yang terampil dalam bidang keberlanjutan (Green jobs). Agus menargetkan industri manufaktur di Indonesia dapat mencapai net zero emission pada tahun 2050, sepuluh tahun lebih awal dari target nasional tahun 2060. Untuk mencapai tujuan tersebut, kolaborasi dari seluruh pihak, terutama dari perusahaan industri, menjadi sangat penting.

Dalam rangka mendorong inovasi dan adopsi teknologi hijau, kebijakan pembiayaan yang mendukung perusahaan dalam bertransisi ke ekonomi hijau menjadi krusial. Dalam pandangan ini, pemerintah perlu memberikan insentif, bantuan, dan dukungan yang memadai untuk mendorong perusahaan agar mau berinvestasi dalam teknologi hijau. Selain itu, kemitraan antara pemerintah, industri, dan lembaga keuangan dapat menjadi kunci kesuksesan dalam implementasi program pembiayaan hijau.