Pembangunan Masih Jawa-Sentris, Daerah Luar Pulau Kian Tertinggal!

Tampang.com | Pembangunan infrastruktur disebut sebagai salah satu prioritas utama pemerintah dalam satu dekade terakhir. Jalan tol, bandara, dan pelabuhan dibangun secara masif, namun sebagian besar proyek tersebut masih terfokus di Pulau Jawa. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen pemerataan pembangunan di Indonesia.

Infrastruktur Masih Didominasi Jawa

Menurut data Kementerian PUPR, sekitar 60% proyek strategis nasional (PSN) masih berlokasi di Jawa. Sementara itu, wilayah timur Indonesia seperti Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua hanya kebagian sebagian kecil dari alokasi proyek besar.

“Pembangunan infrastruktur tampak megah, tapi tidak menjangkau daerah-daerah yang justru paling membutuhkan konektivitas,” ujar Andi Kurniawan, peneliti kebijakan publik dari INDEF.

Ketimpangan Transportasi dan Konektivitas

Di banyak wilayah luar Jawa, akses jalan masih rusak, distribusi logistik lambat, dan biaya transportasi tinggi. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan memperdalam ketimpangan antarwilayah.

“Kami butuh jalan bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk distribusi hasil tani dan nelayan,” ujar Yulianus, warga Kepulauan Aru, Maluku.

Janji Pemerataan vs Realita Proyek

Meski ada program Indonesia Sentris, pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa investor dan pelaksana proyek lebih memilih daerah dengan potensi keuntungan ekonomi tinggi, seperti kawasan industri di Jawa dan Sumatera.

“Pemerataan tidak cukup di atas kertas. Harus ada intervensi negara untuk memastikan daerah tertinggal tidak terus-terusan dilupakan,” tegas Andi.

Solusi: Alokasi Anggaran dan Political Will Daerah

Pengamat mendorong pemerintah pusat untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam perencanaan proyek strategis. Selain itu, alokasi anggaran harus berbasis kebutuhan riil, bukan hanya daya tarik investasi.

“Kalau dibiarkan, pembangunan ini hanya akan memperkuat dominasi Jawa dan mengulang pola kolonial: pusat kuat, pinggiran lemah,” tambah Andi.

Pemerataan Harus Nyata, Bukan Retorika

Pembangunan sejati bukan hanya membangun gedung dan jalan, tapi menciptakan akses dan peluang yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia—dari Sabang hingga Merauke.