Pembangunan Infrastruktur Indonesia Terpusat, Apakah Daerah Lain Tertinggal?

Tampang.com | Pembangunan infrastruktur di Indonesia cenderung terfokus di wilayah Jakarta dan Pulau Jawa, meninggalkan daerah-daerah lain di luar pulau tersebut dalam ketertinggalan. Meskipun proyek-proyek besar terus bergulir di ibu kota dan kota besar lainnya, ketimpangan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah lain semakin menjadi masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi secara merata.

Pusat Pembangunan Infrastruktur di Jakarta dan Pulau Jawa
Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara internasional, pelabuhan, dan fasilitas transportasi lainnya sebagian besar terfokus di Jakarta dan Pulau Jawa. Hal ini menimbulkan ketimpangan akses terhadap infrastruktur antara wilayah barat dan timur Indonesia.

“Pembangunan infrastruktur di Jakarta memang penting untuk mendukung perekonomian negara, namun kita harus mengingat bahwa Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan tidak semuanya terfokus di Jawa,” kata Dedi Setiawan, pengamat ekonomi dari Institut Teknologi Bandung.

Infrastruktur di Daerah Lain yang Masih Tertinggal
Daerah-daerah di luar Jawa, seperti Papua, Maluku, dan Kalimantan, masih menghadapi tantangan besar dalam hal aksesibilitas dan kualitas infrastruktur. Jalan raya yang buruk, kurangnya akses ke transportasi umum yang layak, serta keterbatasan fasilitas pelabuhan dan bandara di beberapa daerah menyebabkan lambannya distribusi barang dan layanan.

“Ketimpangan infrastruktur ini tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga mengurangi daya saing ekonomi di daerah-daerah luar Jawa. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelas Dedi.

Proyek Infrastruktur yang Lebih Merata
Pemerintah Indonesia sudah berkomitmen untuk membangun infrastruktur di luar Jawa, namun implementasi proyek-proyek ini masih terhambat oleh berbagai kendala. Biaya pembangunan yang lebih tinggi, kendala geografis, dan birokrasi yang rumit menjadi tantangan utama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di luar Jawa berjalan dengan seimbang. Infrastruktur di daerah tidak hanya untuk mempercepat distribusi barang, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat,” tambah Dedi.

Potensi Ekonomi Daerah yang Terhambat
Salah satu dampak dari ketimpangan pembangunan infrastruktur adalah terhambatnya potensi ekonomi di daerah-daerah tersebut. Banyak daerah yang kaya akan sumber daya alam, namun sulit untuk memaksimalkan potensinya karena terbatasnya infrastruktur yang mendukung proses distribusi dan pengolahan barang.

“Papua misalnya, memiliki banyak potensi sumber daya alam, namun infrastruktur yang buruk membuat potensi ekonomi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Jika infrastruktur di daerah tersebut berkembang, ekonomi akan tumbuh lebih merata,” ujar Dedi.

Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan
Untuk menciptakan pembangunan yang merata, pemerintah perlu mengedepankan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan dalam merencanakan pembangunan infrastruktur. Setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda, dan pendekatan yang lebih tepat dan berbasis pada karakteristik lokal diperlukan agar proyek infrastruktur dapat memberikan manfaat jangka panjang.

“Pembangunan infrastruktur harus berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat. Proyek infrastruktur yang tepat sasaran dan berbasis pada keberlanjutan dapat menciptakan pemerataan yang lebih baik,” ujar Dedi.

Langkah Pemerintah dalam Meningkatkan Infrastruktur Daerah
Beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah antara lain:



Meningkatkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di luar Jawa.


Mengurangi birokrasi yang menghambat percepatan proyek pembangunan.


Melibatkan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur.


Memprioritaskan proyek yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah.