Sumber foto: Google

Pejabat Korupsi Terus Bertambah, Di Mana Sistem Pengawasannya?

Tanggal: 13 Mei 2025 23:11 wib.
Tampang.com | Dalam beberapa bulan terakhir, deretan nama pejabat publik kembali terseret dalam kasus korupsi. Mulai dari kepala daerah, pejabat kementerian, hingga anggota legislatif, semuanya menunjukkan bahwa korupsi di tubuh pemerintahan masih mengakar kuat.

Lonjakan Kasus Korupsi Picu Kekecewaan Publik
Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan peningkatan jumlah pejabat negara yang ditangkap karena suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan jabatan. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan belum cukup efektif.

“Korupsi bukan lagi perilaku menyimpang, tapi sudah menjadi pola dalam birokrasi,” kata Tri Wahyudi, pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada.

Sistem Pengawasan Internal Dinilai Lemah
Sejumlah instansi pemerintah sebenarnya memiliki inspektorat dan unit pengawasan internal. Namun, banyak kasus menunjukkan bahwa mekanisme tersebut gagal mendeteksi dan mencegah penyimpangan.

“Banyak pengawas tidak independen, bahkan cenderung kompromistis dengan pelaku. Ini bukan sekadar kelemahan sistem, tapi juga moral,” tambah Tri.

KPK dan Lembaga Pengawasan Lain Dilemahkan?
Beberapa tahun terakhir, publik menyoroti pelemahan terhadap KPK melalui revisi undang-undang dan pengurangan kewenangan. Akibatnya, lembaga antirasuah itu dinilai tidak lagi setajam dulu.

“Kalau lembaga pengawas utama saja dilemahkan, bagaimana kita bisa berharap sistem lain akan berfungsi optimal?” tanya Tri.

Perlu Reformasi Menyeluruh, Bukan Tambal Sulam
Pakar menilai bahwa pemberantasan korupsi harus disertai dengan pembenahan menyeluruh terhadap sistem rekrutmen ASN, transparansi pengelolaan anggaran, dan pemberdayaan pengawasan publik.

“Kalau tidak ada reformasi total, kita hanya akan gonta-ganti pelaku, tapi sistem korupnya tetap bertahan,” tegas Tri.

Korupsi Merusak Fondasi Negara
Lebih dari sekadar pelanggaran hukum, korupsi menggerus kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Jika dibiarkan, demokrasi hanya akan menjadi formalitas tanpa integritas.
Copyright © Tampang.com
All rights reserved