PDI-P Saat Ini Desak Semua BUMN Pindah ke IKN, Jual Gedung-gedung di Jakarta

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P, Aria Bima, mengeluarkan seruan mendesak agar seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memindahkan kantornya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Kalimantan Timur. Dalam pandangannya, keberadaan kantor-kantor BUMN di IKN sangat penting untuk menghindari kekosongan aktivitas di kawasan tersebut, terutama saat pemerintah pusat belum memindahkan kantornya ke sana.

"Saya kira sangat krusial agar kegiatan di IKN tidak terhenti. Jika pemerintah pusat belum siap pindah, sebaiknya kita upayakan agar semua BUMN dapat segera menempatkan kantornya di IKN. Ini bisa menjadi skala prioritas yang perlu kita wujudkan," jelas Aria saat jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Senin, 21 Juli 2025.

Aria berpendapat bahwa relokasi BUMN ke IKN adalah langkah positif untuk menjaga ekonomi lokal tetap berputar. Pemindahan ini, diklaimnya, juga akan mengurangi beban fiskal yang ditanggung Jakarta serta pemerintah pusat. Dalam diskusi tersebut, Aria menyarankan agar gedung-gedung BUMN yang saat ini berdiri megah di Jakarta dijual, dengan hasil penjualannya digunakan untuk membangun infrastruktur dan gedung baru di IKN. 

"Penjualan gedung-gedung ini bukan hanya solusi praktis, tetapi juga bisa dilakukan bertahap dan terukur. Contohnya bisa kita lihat di China, di mana mereka memiliki kawasan khusus yang dipenuhi gedung-gedung BUMN," tuturnya, memberikan gambaran tentang potensi yang dapat diwujudkan di IKN.

Selanjutnya, Aria menyampaikan keprihatinannya mengenai kemungkinan terjadinya penundaan dalam pemindahan ibu kota ke IKN. Dia mengkhawatirkan adanya kepentingan elit yang bisa saja berusaha meredam langkah pembangunan IKN, menjadikannya sebuah isu yang dianggap tidak strategis. Dalam konteks ini, Aria menegaskan pentingnya agar IKN tidak terjebak dalam stagnasi, mengingat bahwa anggaran yang telah dikeluarkan untuk proyek ini sudah tergolong besar.

"Kita sudah membuat kesepakatan dalam bentuk undang-undang untuk memindahkan ibu kota; tugas kita sebagai anggota DPR adalah untuk menegakkan komitmen tersebut. Kita tidak boleh membiarkan anggaran yang signifikan justru terlantar dan tak memberikan dampak apa pun," tambah Aria dengan penekanan yang kuat pada urgensi proyek tersebut.

Dengan langkah-langkah yang terencana dan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan pemindahan BUMN dan pengembangan IKN bisa menjadi langkah strategis menuju pengembangan ekonomi yang lebih seimbang di Indonesia serta mengurangi ketimpangan yang ada antara Jakarta dan daerah lain.