Pansus Angket Haji Dipolitisasi, Dituduh Mengincar Menteri Agama

Pansus angket terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 mendapat sorotan tajam dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Dalam pandangannya, Gus Yahya, panggilan akrabnya, melihat pansus tersebut sebagai tindakan yang bernuansa politis. Menurutnya, pansus angket tersebut diduga dibentuk dengan tujuan untuk menyerang PBNU. Hal ini menjadi semakin mencurigakan karena pansus angket ini muncul bersamaan dengan rencana PBNU untuk mengembalikan PKB ke NU.

Yahya Cholil Staquf juga mengaitkan pansus angket haji ini dengan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, yang tak lain adalah adik kandungnya. Dugaan tersebut muncul karena alasan hubungan pribadi, membuatnya meragukan transparansi dan objektivitas pansus tersebut.

Dari sisi legislatif, Pansus angket haji ini sudah diketok oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna untuk dilakukan pembahasan. Namun, Gus Yahya menekankan perlunya keterbukaan dan kejelasan dalam proses pansus tersebut. 

Gus Yahya juga menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 tidak mengalami masalah serius. Hal ini ditegaskannya seiring dengan upaya untuk meminta testimoni langsung dari jemaah haji. Gus Yahya bahkan mengusulkan dilakukannya survei kepada masyarakat yang telah melaksanakan ibadah haji tahun 2024, sebagaimana testimoni mereka dapat menjadi bukti konkret atas lancarnya pelaksanaan ibadah haji. 

Lebih jauh, Gus Yahya menolak alasan yang cukup untuk menggulirkan pansus pelaksanaan haji tahun 2024. Menurutnya, tidak ada permasalahan yang signifikan yang dialami oleh para jemaah. Oleh karena itu, dia merasa bahwa pansus tersebut tidak sepenuhnya diperlukan.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR, Wisnu Wijaya dari Fraksi PKS, menepis anggapan yang menempatkan kewenangan pengaturan kuota haji tambahan mutlak pada Menteri Agama. Menurutnya, ada regulasi yang mengatur pengaturan kuota tersebut, serta kewenangan DPR dalam menolak atau menyetujui anggaran yang diminta Kemenag dari dana jemaah yang dikelola oleh Baitulmaal Haji (BPIH). 

Selain itu, secara terpisah, Pansus Angket Haji dari Fraksi PKS juga mencari bukti terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan haji 2024. Mereka telah mengumpulkan aduan dari masyarakat sebagai langkah awal untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan baik serta mencari kebenaran terkait pansus tersebut.