Otorita IKN Lanjutkan Pembangunan dengan Pembukaan Blokir Anggaran, Siap Gelar Tender Proyek Baru

Tampang.com | Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki babak baru setelah blokir anggaran yang menghambat proyek-proyek infrastruktur sejak awal pembangunannya akhirnya dibuka. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa seluruh anggaran yang telah diblokir kini telah tersedia, memungkinkan percepatan proyek-proyek yang dijadwalkan hingga 2028. Dengan sinergi antara berbagai lembaga dan kementerian, Otorita IKN siap melanjutkan pembangunan ini dengan optimisme yang tinggi.

Pembangunan Infrastruktur Kritis di IKN Lanjut Setelah Pembukaan Blokir Anggaran

Basuki menjelaskan bahwa untuk proyek yang sudah dimulai pada tahun 2022 hingga 2024, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan terus melanjutkan penyelesaiannya. Dengan dana sebesar Rp 10,1 triliun yang dialokasikan kepada Kementerian PU, berbagai pekerjaan infrastruktur vital, termasuk pembangunan jalan tol, Istana Wakil Presiden, dan sistem pengelolaan air limbah, akan dituntaskan. Selain itu, Kementerian PKP juga melanjutkan pembangunan rusun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kementerian Pertahanan, serta menambah lima tower rusun baru.

Otorita IKN Siap Tender Proyek Baru dengan Anggaran Rp 5,3 Triliun

Otorita IKN, yang kini mengambil alih sebagian besar tanggung jawab proyek pembangunan IKN, mengumumkan pembukaan blokir anggaran untuk proyek baru senilai Rp 5,3 triliun. Dengan dana ini, berbagai proyek yang dimulai pada tahun 2025 akan segera dilaksanakan. Proses tender untuk pengadaan barang dan pelaksanaan konstruksi pun sudah dimulai dan dijadwalkan akan mencapai tahap penandatanganan kontrak pada pertengahan Mei 2025. Pembangunan ini termasuk penataan kawasan Sepaku untuk menghindari terjadinya permukiman kumuh.

Proyek-Proyek Utama dan Fokus Pembangunan Tahap II IKN

Salah satu proyek utama yang akan dilanjutkan adalah pembangunan jalan-jalan di kawasan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), meliputi KIPP 1A, 1B, dan 1C, yang akan dimulai pada tahun 2025. Dana sebesar Rp 3,4 triliun dari anggaran yang telah dibuka akan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan jalan ini. Sementara itu, pembangunan ekosistem yudikatif dan legislatif, termasuk kantor untuk DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan KY, juga tengah dipersiapkan. Proses tender untuk proyek ini akan dilakukan setelah kontrak-kontrak awal selesai ditandatangani pada Mei 2025.

Komitmen Otorita IKN untuk Mewujudkan IKN Sebagai Ibu Kota Modern

Dengan pembukaan blokir anggaran dan dimulainya proses tender, Otorita IKN semakin yakin dapat melanjutkan pembangunan IKN sesuai rencana. Basuki menegaskan pentingnya sinergi antara berbagai lembaga dan kementerian untuk mencapai tujuan besar ini. IKN akan menjadi ibu kota yang modern, berkelanjutan, dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga negara.

Pembangunan yang melibatkan Otorita IKN, Kementerian PU, dan Kementerian PKP ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk masa depan Indonesia.