Orang Tua Keberatan Evelyn Paskibraka Asal Yogya Harus Lepas Jilbab

Pada Paskibraka 2024, seorang putri tidak mengenakan jilbab ketika dikukuhkan oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Negara (IKN) pada Selasa (13/8), memicu polemik yang cukup kontroversial.

Sebelumnya, 18 anggota Paskibraka putri dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengenakan jilbab saat latihan. Namun, ketika tiba saat dikukuhkan di IKN, mereka tiba-tiba tidak mengenakan jilbab. Salah satu anggota Paskibraka yang melepas jilbabnya adalah Keynina Evelyn Candra. Anna Rina Herbranti, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY, mengungkapkan bahwa orang tua Evelyn kesulitan menerima keputusan anaknya untuk melepas jilbab pada acara tersebut.

Anna menjelaskan bahwa badan kesatuan tersebutlah yang mengirim perwakilan Paskibraka dari DIY ke tingkat nasional. Terkait polemik ini, orang tua telah memahami posisi Kesbangpol DIY. Mereka menolak aturan tersebut, karena di DIY tidak memberlakukan seperti itu dan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Anna juga menambahkan bahwa pelepasan jilbab terjadi saat pengukuhan Paskibraka. Namun, para anggota Paskibraka yang mengenakan jilbab saat latihan, dapat mengenakan kembali jilbabnya pada pagi hari. Meskipun demikian, Anna menegaskan bahwa tindakan tersebut tetap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Di sisi lain, Anna mengakui bahwa dirinya belum dapat berkomunikasi langsung dengan Evelyn, karena anggota Paskibraka tidak diizinkan membawa ponsel.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dyah Puspitarini menyampaikan bahwa KPAI telah menghubungi anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait kabar diminta copot jilbab pada acara pengukuhan Paskibraka 2024 oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Negara (IKN) pada Selasa (13/8). BPIP bertanggung jawab terhadap acara Paskibraka dalam peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN.

Polemik ini menunjukkan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam merespons perubahan kebijakan yang dapat memengaruhi aspirasi dan kebijakan lokal. Kejadian ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya penghargaan terhadap nilai-nilai lokal dalam menyikapi keberagaman.

Situasi ini juga menyoroti perlunya komunikasi yang efektif antara pihak terkait, para pemimpin, dan masyarakat dalam menyikapi keputusan-keputusan yang dapat berdampak pada identitas dan kepercayaan diri individu. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil dari tingkat nasional hingga lokal harus diimbangi dengan pendekatan yang bijaksana dan memperhatikan konteks serta kearifan lokal.

Polemik ini memberikan pelajaran penting bahwa dalam menghadapi perubahan kebijakan, pihak terkait harus mengakomodasi beragam perspektif dan kebutuhan masyarakat secara bijaksana dan inklusif. Keterlibatan orang tua dan komunitas dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu mengurangi potensi konflik yang muncul dan mendukung terciptanya kebijakan yang lebih berkeadilan dan mewakili seluruh elemen masyarakat.