Natalius Pigai: Pentingnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyampaikan bahwa inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah kritis dalam pemenuhan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah kepada masyarakat. Ia menjelaskan pentingnya program ini dengan menyebutkan, “MBG adalah bagian dari upaya memenuhi hak dasar rakyat demi menciptakan masyarakat yang kenyang, sehat, dan berpengetahuan,” dalam sebuah pernyataan resmi di Jakarta pada hari Senin.

Pigai menekankan bahwa program MBG dirancang dengan tekad yang tulus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045 yang menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompetensi tinggi. Dalam konteks ini, Kementerian HAM bertekad untuk terus memantau pelaksanaan program MBG agar setiap tahapan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Sejak awal tahun 2025, kantor wilayah (kanwil) Kementerian HAM di berbagai daerah telah melaksanakan pemantauan rutin untuk memastikan keberhasilan program ini. Pemantauan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Menteri HAM Nomor PDK-OT.04-01.01 yang menginstruksikan agar ada pengawasan terhadap program MBG di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai bagian dari kegiatan pemantauan, antara tanggal 13 hingga 15 Januari 2025, jajaran Bidang HAM pada Kanwil Kementerian HAM Riau melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru. Hasil dari pemantauan tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 3.010 siswa dari delapan sekolah di kawasan ini telah menikmati sajian makanan bergizi yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat.

Selain itu, pada 14 hingga 16 Januari 2025, Tim dari Kanwil Kementerian HAM Maluku juga melakukan pemantauan di Kota Ambon. Program MBG pada saat itu menjangkau 227 siswa dari SD Inpres 22 Nania, 548 siswa SMK Negeri 2 Ambon, dan 41 siswa TK Kartika 13 Den Zipur V, yang semuanya menerima makanan bergizi yang dipasok oleh Badan Pangan Nasional Provinsi Maluku.

Lebih lanjut, pada 23 Januari 2025, Kanwil Kementerian HAM Maluku Utara berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kota Ternate untuk menyusun database dan rencana kerja terkait program MBG yang ditujukan untuk sekolah-sekolah. Kolaborasi ini juga melibatkan TNI melalui Komando Distrik Militer (Kodim), di mana program MBG memiliki dua mitra mandiri. K62 menyediakan 1.250 paket makanan, sedangkan Dapur Maniso menyiapkan 765 paket makanan untuk disalurkan ke berbagai sekolah.

Pemantauan juga dilakukan oleh Kanwil Kementerian HAM Gorontalo pada 16 Januari 2025 di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu (MIT) Al-Islah Gorontalo. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian HAM memastikan bahwa anak-anak dari keluarga yang kurang mampu yang terlibat dalam program MBG mendapatkan asupan gizi yang memadai untuk menunjang pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual mereka.

Kanwil Kementerian HAM Sumatera Utara, pada tanggal 17 Januari 2025, juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program MBG di tiga Sekolah Dasar di Kota Medan. Kerja sama antara Badan Gizi Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, serta instansi terkait lainnya melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa makanan yang disediakan meruapakan gizi yang baik dan bermanfaat bagi perkembangan anak.

“Pemantauan ini bertujuan untuk menjamin bahwa makanan yang disediakan tidak hanya bergizi, namun juga dapat memberikan manfaat signifikan bagi pertumbuhan dan pendidikan anak-anak kita,” ungkap Pigai.