MUI Minta Pemerintah Batasi Daya Tampung PTN Demi Bantu PTS

Tampang.com | Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengungkapkan kekhawatiran terkait peningkatan daya tampung perguruan tinggi negeri (PTN) yang dinilai dapat berdampak negatif pada perguruan tinggi swasta (PTS). Menurut Anwar, lonjakan jumlah mahasiswa baru yang diterima PTN dapat mengurangi kesempatan bagi PTS untuk merekrut mahasiswa baru.

Anwar menyampaikan, "Pada tahun akademik 2023 dan 2024, banyak PTN memperbesar daya tampungnya. Hal ini memungkinkan mereka merekrut mahasiswa baru dua hingga tiga kali lipat lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya,". Hal ini tentu memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk kuliah di kampus negeri, namun, Anwar menegaskan bahwa dampak negatif bagi PTS tidak dapat diabaikan.

Dalam pandangan Anwar, peningkatan daya tampung PTN berpotensi mengurangi jumlah mahasiswa baru di kampus swasta yang pada gilirannya akan berdampak pada pendapatan mereka. Dia juga memperingatkan bahwa jika tren peningkatan daya tampung PTN terus berlanjut, PTS bisa mengalami kerugian finansial yang signifikan. "Jika biaya operasional PTS lebih tinggi daripada pendapatan mereka, maka kemungkinan besar kampus-kampus tersebut akan menghadapi risiko tutup," ujarnya.

Tidak hanya itu, Anwar juga menyoroti kemungkinan masalah yang dihadapi PTN dalam menyediakan fasilitas dan kualitas pendidikan yang memadai untuk menampung jumlah mahasiswa yang semakin besar. Hal ini dapat menghambat tujuan pemerintah untuk mencerdaskan bangsa.

Perlu dilakukan studi mendalam untuk mengevaluasi dampak secara menyeluruh dari peningkatan daya tampung PTN terhadap PTS, baik dari segi finansial maupun kualitas pendidikan. Langkah-langkah pencegahan dan penyesuaian perlu diambil untuk menjaga keseimbangan antara PTN dan PTS sehingga kedua lembaga pendidikan tersebut dapat tetap berperan aktif dalam upaya mencerdaskan bangsa.

Sebagai upaya untuk memastikan keseimbangan ini, pemerintah juga perlu melibatkan stakeholder terkait, termasuk perwakilan dari PTN, PTS, dan masyarakat luas untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Dukungan dalam bentuk insentif dan bantuan finansial secara proporsional juga perlu dipertimbangkan untuk memastikan berjalannya sistem pendidikan tinggi yang adil dan berkelanjutan.

Komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara PTN dan PTS akan menjadi kunci dalam memastikan terwujudnya pendidikan tinggi yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, pertimbangan tersendiri perlu diberikan pada upaya kolaborasi antara kedua jenis perguruan tinggi tersebut, yang dapat menghasilkan sinergi positif dalam meningkatkan standar pendidikan di tanah air.

Dalam menangani permasalahan mengenai daya tampung PTN dan dampaknya terhadap PTS, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek-aspek penting seperti aksesibilitas, mutu pendidikan, pemerataan, dan keberlanjutan sistem pendidikan tinggi. Langkah-langkah yang diambil perlu sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui pendekatan yang komprehensif dan merupakan hasil dari dialog lintas sektor, diharapkan solusi yang ditemukan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Kolaborasi antarlembaga dan dukungan dari masyarakat secara keseluruhan akan memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan dalam sistem pendidikan tinggi.