Moeldoko: Tapera Tak Ada Hubungan dengan Biaya Makan Gratis & IKN

Kepala Staf Kantor Presiden, Moeldoko, dengan tegas mengklaim bahwa program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak memiliki keterkaitan dengan pembiayaan program makan gratis dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Moeldoko menegaskan bahwa setiap program pemerintah memiliki anggaran tersendiri dan tidak saling mencaplok anggaran program lain.

Moeldoko menjelaskan, "Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN, tidak ada upaya pemerintah untuk membiayai makan siang gratis apalagi untuk IKN." Klarifikasi ini disampaikan Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (31/5).

Lebih lanjut, Moeldoko menegaskan bahwasannya program Tapera akan transparan melalui sebuah komite yang juga akan dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan beranggotakan Menteri Keuangan, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta badan profesional terkait.

Dalam konteks ini, Moeldoko juga meminta agar masyarakat untuk tidak langsung mengasosiasikan program ini dengan prasangka buruk. Beliau menilai bahwa kurangnya sosialisasi menjadi penyebab beberapa warga mencurigai pemerintah terkait program tersebut.

Moeldoko menjelaskan bahwa Tapera mirip dengan menyimpan uang bagi para pekerja. Menurutnya, pemerintah akan membuka diskusi yang luas dengan masyarakat dan pengusaha terkait program ini. "Kita masih memiliki waktu hingga 2027. Jadi, masih ada kesempatan untuk berkonsultasi, jangan khawatir," tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah telah memberlakukan kewajiban bagi pekerja untuk bergabung dalam Program Tapera. Pengusaha juga diwajibkan untuk mendaftarkan para pekerja mereka sebagai peserta Tapera paling lambat pada bulan Mei 2027.

Sebagai konsekuensi, para pekerja harus membayar iuran sebesar 3 persen, di mana 0,5 persennya akan ditanggung oleh pengusaha. Sementara itu, sisanya sebesar 2,5 persen akan dibayarkan oleh para pekerja. Iuran tersebut akan dipotong dari gaji pekerja setiap tanggal 10.