Migrasi TV Digital Jalan Terus, Tapi Mengapa Warga Pelosok Masih Gelap Informasi?

Tampang.com | Pemerintah terus melanjutkan program migrasi siaran televisi dari analog ke digital. Namun, di banyak daerah pelosok, masyarakat justru kehilangan akses siaran TV setelah pemadaman siaran analog dilakukan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran soal kesenjangan informasi di era digital.

Program Berjalan, Tapi Belum Merata
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan bahwa migrasi TV digital merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas siaran dan efisiensi frekuensi. Namun data terakhir menunjukkan bahwa setidaknya 20% wilayah di luar Jawa masih mengalami blank spot atau tidak mendapatkan siaran sama sekali.

Di Nusa Tenggara Timur, warga harus naik ke bukit untuk bisa mendapatkan sedikit sinyal. “Kami jadi tidak tahu berita. TV mati total sejak migrasi,” keluh Pak Daniel, warga Manggarai Barat.

Warga Terdampak, Akses Informasi Terputus
Bagi warga daerah terpencil, TV masih menjadi satu-satunya sumber informasi terpercaya. Hilangnya siaran bukan sekadar soal hiburan, tapi juga menyangkut akses terhadap berita, peringatan bencana, hingga program pendidikan.

KPI dan sejumlah lembaga masyarakat sipil telah melaporkan adanya lonjakan jumlah daerah tanpa siaran sejak analog switch off dilakukan pada 2022–2024. Sayangnya, distribusi Set Top Box (STB) bantuan dari pemerintah juga dinilai lambat dan tidak merata.

Pemerintah Dinilai Belum Siap Secara Infrastruktur
Pengamat media dari Universitas Padjadjaran, Irfan Zulkarnain, menyebutkan bahwa peralihan ke digital seharusnya didahului dengan kesiapan infrastruktur dan edukasi publik. “Kalau yang siap hanya kota-kota besar, maka yang tertinggal adalah desa-desa. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan informasi,” katanya.

Ketimpangan Digital Bisa Memperlebar Kesenjangan Sosial
Dalam konteks Indonesia yang luas dan majemuk, digitalisasi yang tidak inklusif justru dapat memperparah kesenjangan sosial. Akses informasi yang tidak merata dapat berdampak pada partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Perlu Evaluasi dan Akselerasi Pemerataan Akses
Pemerintah perlu mengevaluasi dan mempercepat perluasan infrastruktur siaran digital, termasuk memastikan distribusi STB secara tepat sasaran. Kolaborasi dengan sektor swasta, seperti operator TV dan penyedia perangkat, juga perlu diperkuat agar tidak ada warga yang tertinggal dalam arus informasi digital.

Menata Ulang Arah Digitalisasi agar Lebih Inklusif
Transformasi digital memang tak terelakkan. Namun, keberhasilannya hanya bisa diukur dari sejauh mana masyarakat—termasuk yang di pelosok—dapat ikut serta dan merasakan manfaatnya.